Selamat Datang di Blog Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

01 Desember 2016

PENGUMUMAN LELANG


Berdasarkan Surat Nomor : 278/Seskab-008.435591/XI/2016, tanggal 30 November 2016 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang KPKNL Bandar Lampung akan melaksanakan lelang non eksekusi wajib penghapusan Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten Tanggamus berupa :

Surat Suara Pilbup  :   4.029 kg
Surat Suara Pilgub  :   2.247 kg
Surat Suara Pilpres :   1.106 kg
Surat Suara Pileg    : 30.632 kg

Nilai limit Rp. 45.616.800,-  dan jaminan lelang Rp. 20.000.000,-

Lelang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 08 Desember 2016
Pukul            : 10.15 WIB s.d selesai
Tempat         : KPKNL Bandar Lampung
                       Jl. Basuki Rahmat No. 12 Bandar Lampung

Syarat-syarat:
  1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Teluk Betung di No. 0285.01.000468.30.1 an RPL 017 KPKNL Bandar Lampung untuk lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang
  2. Penyetor Uang Jaminan besarnya harus sama dengan pengumuman lelang serta slip setoran harus mencantumkan nama peserta lelang, apabila dilakukan melalui pemindahbukuan harus dari rekening peserta lelang.
  3. Peserta yang telah menyetor uang jaminan lelang harus hadir dalam pelaksanaan lelang dan diharuskan menyerahkan bukti setor uang jaminan, foto copy indentitas (KTP/SIM) jika diwakilkan harus membawa surat kuasa bermaterai cukup.
  4. Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenal lagi.
  5. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui, dan menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang sesuai apa adanya (as is).
  6. Cara penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga semakin meningkat.
  7. Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang berikut biaya lainya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kawajiban, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya.
  8. Peserta Lelang yang tidak menang, dapat mengambil kembali uang jaminan kepada pejabat lelang setelah pelaksanaan lelang.
  9. Peserta lelang dapat melihat objek lelang di Kantor KPU Kabupaten Tanggamus Jalan Gatot Subroto No. 07 Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus pada tanggal 02 Desember 2016 mulai jam 10.00 s/d 14.00 WIB.
  10. Keterangan lebih lanjut hubungi KPU Kab. Tanggamus Jalan Gatot Subroto No. 07 Kota Agung Timur Tanggamus. 

Tak Hanya Tingkat Kehadiran, KPU Inginkan Masyarakat Makin Cerdas Berdemokrasi

Labuan Bajo, kpu.go.id- Peningkatan mutu demokrasi dari waktu ke waktu tidak hanya dilihat dari tingkat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutaan Suara (TPS), tetapi  harus diiringi dengan peningkatan kualitas kecerdasan masyarakat dalam berdemokrasi itu sendiri.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Divisi peningkatan partisipasi masyarakat, Sigit Pamungkas dalam sambutannya di acara Konsolidasi Nasional Program Partisipasi Masyarakat yang diikuti oleh 34 Provinsi di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (30/11).

“Berbicara kualitas pemilih tidak semata-mata bicara tentang tingkat kehadiran, tetapi bicara juga tentang tingkat kecerdasan dari masyarakat kita terhadap demokrasi,” ungkap Sigit.

Keseriusan pemerintah terkait perbaikan demokrasi terlukis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan terkait partisipasi masyarakat pada pemilu sebesar 77.5% dari total jumlah pemilih, dengan dinamika dan segala keterbatasan KPU dari waktu ke waktu wajib melakukan evaluasi terkait capaian target tersebut.

Sigit melanjutkan, menurutnya semenjak ditetapkan dalam RPJMN, KPU mencoba untuk memenuhi target tersebut dan berharap hal ini menjadi kewajiban bersama bagi jajarannya, bukan hanya meningkatkan partisipasi tetapi juga meningkatkan mutu dari demokrasi itu sendiri.

“Kita mempunyai kewajiban bersama untuk meningkatkan mutu demokrasi dari waktu ke waktu untuk menjadi lebih baik dan salah satu bagian untuk memastikannya adalah ketika pada sisi pemilih berubah menjadi baik dalam berdemokrasi,” terang Sigit.

Perubahan masyrakat menjadi lebih baik, menurutnya dapat terlihat dari beberapa aspek seperti ; sejauh mana masyarakat ber partisipasi dalam berbagai kegiatan demokrasi, bagaimana masyarakat memandang tidak baik pada politik uang, lanjutnya.

Sementara Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sigit Joyowardono, mengingatkan kepada KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk tidak terlena dengan kesibukan yang mereka jalani dalam tiap tahapan pemilihan kepala daerah, sebab, banyak daerah yang disaat sedang dihadapi dengan tahapan terlena dan kurang memperhatikan tugas dan fungsi KPU pada peningkatan partisipasi masyarakat.

Acara konsolidasi nasional program partisipasi masyrakat kali ini nanti nya akan mengumpulkan daftar inventaris masalah dari seluruh daerah, serta memetakan dan mencari solusi dengan diiringi inovasi terkait program yang telah dijalani maupun yang akan dilaksanakan kedepannya.(dam/red. FOTO KPU/dam/Humas)

Sumber : kpu.go.id

17 November 2016

KPU Mendorong Kampanye yang Terbuka dan Dialogis

Konsolidasi Hukum, Sanur-Bali
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mendorong kampanye terbuka dan dialogis. Kegiatan kampanye jangan terlalu terpaku kepada Alat Peraga Kampanye (APK) yang selama ini dijadikan sebagai alat sosialisasi masing-masing pasangan calon, Rabu (16/11).


“Hal yang penting untuk dipahami adalah bagaimana pasangan calon bisa berdialog ke dalam masyarakat, sehingga KPU jangan terjebak dengan APK dan bahan kampanye, karena untuk APK sendiri sudah ada klasifikasinya mengenai spesifikasi dan bagaiamana pemenuhan APK yang ada dalam Peraturan KPU,” kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Hal tersebut diungkapkan Ferry pada pada saat pemaparan materi hari ke-2 Konsolidasi Hukum Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2017 di Sanur, Bali.

Ia menambahkan, sebagai pendidikan politik bagi masyarakat, KPU juga harus menginformasikan kepada publik bahwa kampanye sekarang lebih terbuka sehingga pasangan calon dapat bertatap muka dan berdialog langsung kepada masyarakat.

“Penting untuk dipahami adalah waktu kampanye yang lama, dimaksudkan agar pasangan calon dan tim kampanye dilapangan bisa terjun langsung dan dapat berdialog langsung kepada masyarakat,” ujar Ferry.

“Maka prinsip kampanye yang dialogis dan terbuka harus disampaikan kepada publik, yang akan menjadi bagian pendidikan politik bagi masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.

Selain kampanye terbuka dan dialogis, yang menjadi perhatian khusus bagi KPU, dan harus disampaikan kepada publik adalah penayangan iklan di media, baik media cetak, elektronik, online dan media sosial yang sering menimbulkan masalah dikemudian harinya.

“Perlu diinformasikan bahwa iklan yang difasilitasi oleh KPU hanya selama 14 hari dan sudah dijadwalkan oleh KPU, sehingga iklan yang dilakukan oleh pasangan calon diluar jadwal yang telah ditentukan bukan termasuk iklan kampanye,”jelas Ferry.

Jika terdapat pasangan calon melanggar ketentuan di luar 14 hari tersebut, lanjut Ferry, maka nantinya akan ada konsekuensi hukum.

“jika terbukti pasangan calon melanggar ketentuan tersebut akan ada konsekuensi hukumnya, mulai dari sanksi administrasi sampai ada pembatalan paslon,” pungkasnya. (Sumber: kpu.go.id)

26 Oktober 2016

Sosilasisai Pemilih Pemula Pada Open Tournament Futsal Se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2016

Pembukaan Acara
Tanggamus 25 Oktober 2016, dalam upaya meningkatkan partipasi pemilih, terutama pada segmen pemilih pemula. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, ikut berpartisipasi pada agenda kegiatan Open Tournament Futsal se-Kabupaten Tanggamus tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tanggamus.

Kegiatan yang diikuti oleh 21 tim Futsal dibawah umur 18 tahun utusan sekolah yang berada di Kabupaten Tanggamus, yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 29 Oktober 2016. Hadir pada acara tersebut Ketua KNPI Kabupaten Tanggamus Zulwanai, S.Hi, MH, yang juga selaku Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, Otto Yuri Saputra, S.Pi, dan Antoniyus, SIP. dari KPU Kabupaten Tanggamus, Polsek Talang Padang, Koramil Talang Padang, Sekcam Kecamatan Gisting, Aparat Pekon dan dewan Guru pendamping tim Futsal. 

Bincang kepemiluan
Pada acara Pembuakaan Open Tournament Futsal Tersebut disampaikan Materi Sosialisasi yang disampaikan oleh Antonius, SIP selaku Komisioner Kabupaten Tanggamus sebagai Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Antonius menyampaikan bahwa pelajar dan pemuda harus berpartisipasi secara aktif pada penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah. Kabupaten Tanggamus saat ini tengah bersiap menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tahapan penyelenggaraannya akan dimulai pada pertengahan tahun depan, berbarengan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

Partisipasi politik yang dimaksudkan lebih mengarah kepada pengertian keikutsertaan dalam pemilu, yakni dengan memberikan suara dalam pemilihan umum atau datang ke TPS dan memberikan suara.

12 Oktober 2016

Masa Kampanye Penting Bagi Paslon & Pemilih

Jakarta, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Juri Ardiantoro dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kampanye Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mengatakan bahwa fasilitasi kampanye merupakan momen yang penting untuk pasangan calon maupun calon pemilih, Selasa (11/10).

“Kita (KPU) ingin tahap kampanye ini menjadi tahap di mana pasangan calon dan pemilih dapat memanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk masing-masing mendapatkan kepentingannya. Jadi fasilitasi kampanye itu adalah kesempatan yang sangat penting untuk para kandidat dan pemilih/masyarakat mendapat kepentingannya di dalam pilkada ini,” kata Juri.

Kepentingan yang dimaksud Juri adalah hak dan kewajiban para pasangan calon untuk memaparkan visi, misi dan program kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada/pemilihan umum (pemilu).

“Pada masa kampanye inilah kesempatan seluas-luasnya pasangan calon untuk dapat menyampaikan, mempromosikan, untuk dapat mengkampanyekan apa-apa yang perlu ia sampaikan, baik itu profilnya, baik itu visi nya, baik itu misi nya, program nya, janji nya sehingga mereka merasa sudah cukup memberikan informasi kepada pemilih,” terang Juri.

Sedangkan kepentingan calon pemilih yang dimaksudkan Juri adalah hak calon pemilih untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait informasi profil, visi, misi dan program dari tiap-tiap pasangan calon.

“Di saat yang sama pemilih itu mempunyai kesempatan yang luas untuk mendapatkan informasi dari pasangan calon, untuk mendapatkan gambaran mengenai profil pasangan calon, visi misi dan program pasangan calon, sehingga pemilih itu mendapatkan pemahaman, pengetahuan yang utuh mengenai pasangan calon,” lanjut Juri.

Dengan adanya informasi yang diterima oleh masyarakat tersebut, Juri berharap calon pemilih bisa hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan pengetahuan dan referensi yang mantap untuk menentukan siapa kandidat kepala daerah yang akan dipilihnya.

“Sehingga kita mengharapkan mereka akan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Dan saat sampai ke TPS, pemilih itu punya pertimbangan, pengetahuan dan punya alasan yang cukup untuk menentukan siapa yang akan dipilih dari setiap pasangan calon yang ada,” ujar dia.

Dalam bimtek yang dihadiri pula oleh Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rambe Kamarul Zaman tersebut, Juri mengatakan, dalam menjalankan tugas, khususnya tahapan kampanye, KPU perlu menguasai Undang-Undang (UU) terkait pilkada, peraturan KPU (PKPU) ataupun peraturan pengawasan milik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Dalam masa kampanye, teman-teman (KPU di daerah) harus memahami peraturan mengenai kampanye. Jadi kuasai seluruh produk pengaturan yang mengatur, baik UU 1 (Perrpu 1/2014), (UU) 8 Tahun 2015, (UU) 10 Tahun 2016, dan peraturan KPU, termasuk peraturan-peraturan pengawasan yang dikeluarkan oleh Bawaslu,” kata dia.
Peraturan Bawaslu perlu dikuasai oleh KPU karena potensi pelanggaran dalam tahap kampanye sangat mungkin terjadi, dan dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran tersebut Bawaslu diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

“Karena dalam kampanye tentu akan sangat mungkin terjadi pelanggaran kampanye, dan akan ada penegakan hukum atas pelanggaran selama kampanye yang antara lain akan dilakukan oleh Bawaslu. Jadi teman-teman juga harus tahu dan membaca peraturan Bawaslu,” lanjutnya.

Dalam penjelasannya, Juri mengingatkan jajarannya untuk selalu menjaga prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, khususnya prinsip netral dalam proses tahapan kampanye.

“Karena penyelenggara memfasilitasi kepentingan calon dan pemilih, maka teman-teman harus ingat dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai penyelenggara pemilu. Tetap memperhatikan prinsip imparsialitas, harus netral. Karena di dalam kampanye ini banyak isu sensitif yang bisa di persepsi negatif oleh pihak-pihak kalau kita tidak imparsial,” pesan Juri.

Dalam forum itu, Juri ingin KPU di daerah memberikan informasi terkait pengalaman teknis di lapangan. Dengan adanya masukan-masukan itu, Juri berharap fasilitasi pelaksanaan kampanye bisa dilakukan dengan baik.

“Diharapkan teman-teman memberikan juga informasi pengalaman teknis di lapangan, apa-apa yang secara teknis perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa fasilitasi pelaksanaan kampanye pasangan calon itu bisa kita lakukan dengan baik,” sambung dia.

Bimtek yang berlangsung hingga Rabu (12 Oktober 2016) tersebut akan membahas delapan tema, antara lain mengenai Paradigma pengaturan mengenai kampanye yang diatur oleh UU 10 Tahun 2016; PKPU tentang Kampanye sebagai penjabaran teknis terhadap UU 10 Tahun 2016; Tata cara penyelenggaraan dan penyiaran kampanye debat publik, maupun debat terbuka, serta pola debat publik untuk satu pasangan calon; Mekanisme pengadaan, pemasangan, penyerahan dan penurunan alat peraga kampanye termasuk penyebaran bahan-bahan kampanye.

Tema Kelima terkait Tata cara penyusunan jadwal kampanye rapat umum, debat publik ataupun debat terbuka, dan kampanye melalui kegiatan kebudayaan, sosial, atau kegiatan perlombaan; Tata cara kampanye melalui media iklan layanan masyarakat, pemberitaan media massa maupun media sosial; Tata cara kampanye melalui metode tatap muka, pertemuan terbatas dan dialog; dan tema terakhir terkait Cuti kampanye. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas. Sumber : kpu.go.id

28 September 2016

Cegah Sengketa Dengan Sosialisasi Yang Baik

Sengketa di pengadilan tinggi tata usaha negara (PT TUN) kerap terjadi pada proses pencalonan, baik pada saat pemilihan kepala daerah maupun saat pemilihan legislatif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, memiliki peran melakukan sosialisasi seluruh informasi tahapan pencalonan kepada para pasangan calon.


Berkaca pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 lalu, menurut Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro, sengketa yang terjadi biasanya berawal dari ketidakpuasan peserta terhadap proses tahapan. Menurutnya, sumber dari tidak puasnya peserta tidak sedikit berasal dari penyelenggara itu sendiri, yang kurang rinci memberikan informasi.

Rakor Penyelesaian Sengketa TUN
"Tidak sedikit sumber dari sengketa ini faktor internal kita sendiri, oleh karena tidak cukup rinci dalam memberikan informasi yang seharusnya disampaikan kepada para pasangan calon," terang Juri. Atau dapat dibilang KPU kurang memadai dalam memberikan sosialisasi lanjutnya.

Selain faktor sosialisasi, informasi terkait kepastian hukum yang diberikan KPU sebagai penyelenggara kepada pasangan calon dapat menghindari sengketa. Terkait hal tersebut, Juri memberikan contoh pencalonan yang dilakukan oleh partai politik dengan dua kepengurusan, dimana dalam hal tersebut penyelenggara harus mengikuti kepengurusan yang di sah menurut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tersebut.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan di depan peserta rapat pada acara kordinasi persiapan penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota di bogor, Selasa (27/9).

Melanjutkan Juri, anggota KPU Hadar Nafiz Gumay menekankan pentingnya komunikasi dan respon yang cepat yang dilakukan oleh KPU, sehingga permasalahan yang ada tidak perlu sampai di tingkat atas.

"Kita telah membangun sebuah sistem untuk memberikan informasi secara cepat (Sistem Informasi Pencalonan-red) tapi hingga H+4 proses pencalonan hal tersebut masih belum maksimal," tegas Hadar.

Sistem informasi yang telah dibangun tersebut di buat agar publik dapat segera mengakses informasi pencalonan, apabila tidak dipergunakan maksimal oleh penyelenggara sama saja dengan menghentikan arus informasi yang dimiliki KPU.

"Mohon respon cepatnya untuk dapat mengisi aplikasi Silon yang sekarang telah terhubung dengan Sistem Informasi Tahapan (SITAP) agar publik dapat segera meng akses informasi itu," tekan Hadar. (dam/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Selain itu Hadar mengharapkan, KPU Provinsi dapat mengambil peran dalam penyelesaian masalah di tingkatannya, sehingga tidak perlu lagi masalah yang dapat diselesaikan di tingkat Provinsi harus di bawa ke pusat. (Sumber: www.kpu.go.id)

25 Agustus 2016

Pembagian Koordinator Wilayah dan Divisi Anggota KPU Kabupaten Tanggamus


Sebagai tindak lanjut surat  dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/KPU/VIII/2016 tentang penamaan dan pembagian divisi anggota KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Tanggamus membagi Koordinator Wilayah dan Divisi Anggota KPU Kabupaten Tanggamus ke menjadi 5 (lima) koordinator wilayah dan 5 (lima) divisi. 

Pembagian ini merupakan perubahan terhadap Berita Acara Nomor 97/BA/VIII/2016 tentang pembagian wilayah kerja dan pembentukan serta penunjukan ketua dan wakil ketua divisi, yang dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Berita Acara Rapat PlenoNomor : 97/Ba/Viii/2016 Tentang Pembagian Wilayah Kerja, Pembentukan Dan Penunjukan Ketua Dan Wakil Ketua Divisi.

A. Pembagian Koordinator Wilayah



NO
KECAMATAN
KOORDINATOR
1.
1.    Pematang Sawa
2.    Semaka
3.    Bandar Negeri Semuong
4.    Wonosobo

ANGGA LAZUARDY, SE
2
1.    Kota Agung Barat
2.    Kota Agung
3.    Kota Agung Timur
4.    Gisting
ZULWANI, SHI
3
1.    Sumberejo
2.    Pulau Panggung
3.    Air Naningan
4.    Ulu Belu

HAYESTA F IMANDA
4
1.   Gunung Alip
2.   Talang Padang
3.   Pugung

OTTO YURI SAPUTRA, SPI
5
1.    Limau
2.    Cukuh Balak
3.    Bulok
4.    Kelumbayan
5.    Kelumbayan Barat

ANTONIYUS, SIP



 B. Pembagian Koordinator Divisi



NO
DIVISI
KOORDINATOR
A.
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1.    Administrasi perkantoran;
2.    Kearsipan;
3.    Protokol dan persidangan
4.    Pengelolaan dan pelaporan BMN;
5.    Kerumahtanggaan kantor;
6.    Keamanan;
7.     Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
8.     Logistik;
9.     Pengadaan barang dan jasa

OTTO YURI SAPUTRA, SPI
B.
Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1.   Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2.    Pencalonan;
3.   Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
4.   Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD
ANGGA LAZUARDY, SE
C.
Divisi perencanaan dan data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1.     Penyusunan program dan anggaran;
2.     Pemutakhiran data pemilih;
3.     Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
4.     Pengelolaan jaringan IT;
5.     Scan hasil pemilu;
6.     Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.
HAYESTA F IMANDA
D.
Divisi hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1.    Pembuatan rancangan keputusan;
2.    Verifikasi partai politik;
3.    Verifikasi DPD;
4.    Pelaporan dana kampanye;
5.    Telaah hukum;
6.    Sengketa pemilu;
7.    Dokumentasi hukum;
8.    Pengawasan/ pengendalian internal.
ZULWANI, SHI
E.
Divisi SDM dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1.    Administrasi dan rekruitmen kepegawaian;
2.    Rekruitmen dan PAW Anggota KPU dan badan adhock;
3.    Diklat dan pengembangan SDM;
4.    Pengembangan budaya kerja organisasi;
5.    Penegakan disiplin organisasi;
6.    Kampanye;
7.    Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
8.    Partisipasi masyarakat dan pendidikan   pemilih;
9.    Pejabat pengelola ingormasi dan dokumentasi.

ANTONIYUS, SIP
Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia