Selamat Datang di Laman Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

20 Oktober 2017

18 Partai Politik Diterima Dokumen Keanggotaannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019, Senin (16/10) pada pukul 24.00 WIB, sebagaimana ketentuan pendaftaran selama 14 hari oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) parpol mulai tanggal 03 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2017.

Parpol yang terdaftar di Kemenkumham sebanyak 73 parpol, namun yang mengajukan user name dan password Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebanyak 31 parpol. Hingga pukul 24.00 WIB, dari 31 parpol tersebut, sebanyak 27 parpol telah mendaftar, dan 4 parpol sisanya tidak mendaftar.

Dari 27 parpol tersebut, 14 parpol sudah diperiksa kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dan dinyatakan dokumen lengkap dengan pemberian tanda terima, sisanya 13 parpol dokumennya tidak lengkap. Khusus untuk parpol lokal Aceh, sebanyak 7 parpol mendaftar, dan 4 parpol dinyatakan dokumen lengkap.
Sementara, di Kabupaten Tanggamus partai yang telah menyerahkan dokumen kelengkapan partai serta dokumen keanggotaan dan dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat minimal keanggotaan berjumlah 18 partai, antara lain:
  1. Partai Indonesia Kerja
  2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
  3. Partai Amanat Nasional
  4. Partai Berkarya
  5. Partai Bulan Bintang
  6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
  7. Partai Demokrat
  8. Partai Gerakan Indonesia Raya
  9. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
  10. Partai Golongan Karya
  11. Partai Hati Nurani Rakyat
  12. Partai Keadilan Sejahtera
  13. Partai Kebangkitan Bangsa
  14. Partai NasDem
  15. Partai Persatuan pembangunan
  16. Partai Republik
  17. Partai Solidaritas Indonesia
  18. Partai Persatuan Indonesia
Selanjutnya, KPU Kabupaten Tanggamus akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keanggotaan partai, yang meliputi kesesuaian antara KTA dan E-KTP anggota partai dengan data anggota yang tercantum dalam lampiran formulir model F2-Parpol. Bila ditemukan ketidaksesuaian, terdapat kegandaan baik internal maupun eksternal, dan hal lain menyangkut syarat dan data keanggotaan yang tidak sesuai, maka KPU Kabupaten Tanggamus akan memberitahukan kepada partai untuk diperbaiki setelah tahapan pemeriksaan dokumen selesai.


17 Oktober 2017

Hingga Senin Malam, 13 Partai Memenuhi Syarat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019, Senin (16/10) pada pukul 24.00 WIB, sebagaimana ketentuan pendaftaran selama 14 hari oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) parpol mulai tanggal 03 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2017.

Parpol yang terdaftar di Kemenkumham sebanyak 73 parpol, namun yang mengajukan user name dan password sebanyak 31 parpol. Hingga pukul 24.00 WIB, dari 31 parpol tersebut, sebanyak 27 parpol telah mendaftar, dan 4 parpol sisanya tidak mendaftar.

Dari 27 parpol tersebut, 10 parpol sudah diperiksa kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dan dinyatakan lengkap dengan pemberian tanda terima, sisanya 17 parpol statusnya mendaftar, namun sedang dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.

Bagi parpol yang statusnya sudah mendaftar di KPU dan sedang pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran, maka KPU melanjutkan pemeriksaan kelengkapan dokumen tersebut selama 1 x 24 jam yang terhitung sejak pukul 24.00 WIB.

Bagi KPU Kabupaten/Kota yang memeriksa kelengkapan daftar anggota dan fotokopi KTP dan KTA, diberlakukan sama dengan melanjutkan pemeriksaan kelengkapan dokumen selama 1 x 24 jam yang terhitung sejak pukul 24.00 waktu setempat.

Di Kabupaten Tanggamus, hingga berakhirnya penerimaan berkas partai politik pada hari Senin, 16 Oktober 2017, pukul 24.00, terdapat 13 partai yang dinyatakan diterima persyaratannya, yaitu : 
  1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
  2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)
  3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
  4. Partai Amanat Nasional (PAN)
  5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
  7. Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
  8. Partai Berkarya (Berkarya)
  9. Partai Demokrat (PD) 
  10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)
  11. Partai Indonesia Kerja (PIKA) 
  12. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
  13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Partai yang berkas kelengkapan dinyatakan belum lengkap, tetapi sudah memenuhi syarat minimal keanggotaan masih diberi kesempatan memperbaiki hingga hari Selasa 17 Oktober 2018, pukul 24.00 WIB. (Sumber: kpu.go.id)

16 Oktober 2017

Beberapa Berkas Parpol Diterima, Lainnya Masih Dalam Proses

Memasuki hari terakhir masa penerimaan berkas kelengkapan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019, hingga Senin (16 Oktober 2017) pagi ini, beberapa partai telah diterima berkasnya, sementara masih terdapat beberapa partai lainnya yang dikembalikan berkasnya untuk diperbaiki atau dilengkapi. Berikut Status Penyerahan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan dari Disdukcapil Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Tanggamus, hingga Senin tanggal 16 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.


15 Oktober 2017

Pengumuman Pemantau Pilkada Serentak 2018

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan adalah Pemantauan Pemilihan yang dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Serta Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor 406/KPU-Kab/008.435591/X/2017

Pengumuman lengkap dapat dilihat dan diunduh di sini

12 Oktober 2017

Pengumuman Pendaftaran PPK, PPS, dan KPPS Pilkada Serentak 2018



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, memanggil putra-putri terbaik di wilayah Kabupaten Tanggamus untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung  Serta Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018. Pengumuman lengkap dapat dilihat dan diunduh pada tautan berikut;  

10 Oktober 2017

Data Anggota Belum Sesuai Dengan Formulir F2-Parpol, Berkas Dikembalikan

Tanggamus - Pendaftaran partai politik peserta Pemilu tahun 2019, yang dibuka sejak tanggal 3 s.d 16 Oktober 2017, baru di hari ke-7, Senin, 9 Oktober kemarin terdapat partai yang mendaftar. Pendaftar pertama adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), hadir pukul 12.37 WIB. dan langsung diterima di Aula Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Berkas pendaftaran diserahkan langsung oleh ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Tanggamus, Binna Panduwinata dan diterima oleh Koordinator Divisi Hukum dan Ketua Pokja Verifikasi Parpol KPU Kabupaten Tanggamus, Zulwani. Setelah diperiksa ternyata berkas yang diserahkan masih terdapat ketidaksesuaian antara data anggota partai dengan formulir F2-Parpol, sehingga berkas dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.

Pada pukul 13.55 WIB, Partai Amanat Nasional (PAN) mendaftarkan partainya dan diterima di tempat yang sama oleh anggota KPU Kabupaten Tanggamus. Berkas pendaftaran diserahkan oleh ketua DPD PAN Kabupaten Tanggamus, Tedi Kurniawan dan diterima Koordinator Divisi Hukum dan Ketua Pokja Verifikasi Parpol KPU Kabupaten Tanggamus, Zulwani. Setelah diperiksa berkas yang diserahkan belum menyertakan formulir F2-Parpol, sehingga berkas dikembalikan untuk dapat dilengkapi.

Hadir pada saat pendaftaran partai di hari ke-7 kemarin, anggota KPU Kabupaten Tanggamus Antoniyus, Angga Lazuardi, Hayesta F. Imanda didampingi Kasubbag Hukum Ali Rahman dan juga Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tanggamus Dedi Fernando dan Ali Usman. 
 

03 Oktober 2017

KPU Kabupaten Tanggamus Laksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019

kpu-tanggamuskab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus laksanakan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

Acara dilaksanakan di Hotel Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada hari senin tanggal 2 Oktober 2017. Hadir pada acara tersebut Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Saputra, Skretaris KPU Yetrisman, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Dedi Fernando bersama anggota, Pengurus Partai Politik yang berada pada wilayah Kabupaten Tanggamus, Forkompimda, utusan Dandim dan utusan Polres Tanggamus.

Acara yang dimulai dari pukul sembilan tersebut dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Paksi Marga.

Dalam Sambutannya Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Saputra menyampaikan bahwa sosialisasi ini dimaksudkan agar parpol peserta pemilu 2019 dapat mempersiapkan berkas dan persyaratan lain yang dibutuhkan.  

“Tahap awal kita menerima bukti keanggotaan parpol yang dilampiri dengan salinan KTP elektronik (E-KTP),  penyerahan oleh parpol dimulai dari 3-16 Oktober di lakukan di KPU Tanggamus,” ungkap Ketua KPU Tangamus Otto Yuri Saputra.

Setiap parpol lanjutnya, baik parpol lama maupun baru, wajib menyerahkan fotokopi keanggotaan parpol yang dilampiri dengan fotokopi e-KTP.

“Jumlah kartu anggota yang harus diserahkan sebanyak 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk.  Dan berdasarkan daftar agregat kependudukan yang jumlahnya sebanyak 640.588 jiwa, maka jumlah minimal kartu yang harus diserahkan sebanyak 640 kartu, ketika berkas yang diserahkan ke KPU Kabupaten kurang dari 640 maka berkas tersebut tidak dapat diterima. Dengan Begitu partai bersangkutan secara otomatis tidak bisa mengikuti verifikasi admnistrasi dan verifikasi vaktual”ungkapnya.  
 
Sementara itu, terkait keberadaan Kantor Partai sendiri, Otto mengaku tidak diwajibkan harus berada diwilayah ibukota Kabupaten, dalam hal ini di Kecamatan Kotaagung.
“Namun saat nanti di verifikasi, letak Kantor harus berada dan sesuai dengan data awal yang diserahkan. Biasanya pimpinan parpol ditingkat pusat mendapatkan data awal dari yang ada didaerah, tentu kita verifikasi lagi, sesuai tidak dengan data dari pimpinan pusat. Harapan kita parpol juga bisa melengkapi seluruh data, untuk keperluan verifikasi dan memperhatian konstituennya, misal ada anggota parpol yang belum melakukan perekaman data e-KTP, maka pengurus bisa memfasilitasinya,  agar anggota bisa melakukan perekaman dan mendapatkan e-KTP,” harap Ketua KPU Tanggamus tersebut.

Hayesta F Imanda selaku Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus juga menyampaikan "Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2019 dimohon berkas yang disampaikan ke KPU Kabupaten disamakan dengan berkas yang diserahkan kepartai tingkat pusat ketika melakukan pendaftaran ke KPU RI, karena menilik pada pemilu 2009 ada partai yang menyetorkan data tidak sama dengan data yang diserahkan ketika pendaftaran di tingkat KPU RI".

02 Oktober 2017

Pengumuman Penyerahan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019


26 September 2017

Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu 2019



Kota Agung, 25 September 2017. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus mengadakan pertemuan untuk membahas persiapan KPU Kabupaten Tanggamus menghadapi Verfikasi Partai politik peserta pemilu tahun 2019. Pertemuan ini menindaklanjuti dari kegiatan pelatihan verifikasi parpol yang dilaksanakan oleh KPU RI di Medan Pekan lalu.


Pertemuan yang diadakan di aula KPU Kabupaten Tanggamus di hadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Para Kasubbag dan beberapa staf KPU Kabupaten Tanggamus, dimulai pada pukul 10.00 s/d 12.00 WIB.
Kesimpulan dari meteri yang disampaikan sebagai berikut:
1.     KPU mengumumkan pendaftaran melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) hari.
2.   KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan dengan jadwal sebagai berikut:
a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai  dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
Pendaftaran dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat dengan mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah, dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL yang dibubuhi cap basah Partai Politik.
Dalam melakukan pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan:
a.  Pengurus Partai Politik tingkat pusat wajib menyerahkan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu dan formulir pendaftaran kepada KPU; dan
b.    Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain wajib menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota  
DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU 
1.    surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
2.   surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebanyak 1 (satu) rangkap.
3.    surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri: 
4.    salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
a.    Pengurus Partai Politik tingkat pusat; 
b.    Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan 
c.    Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
5.    surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;  
6.      surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
7.  rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
a.    softcopy melalui Sipol; dan
b.    hardcopy
8.   surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;
9.    surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan;
10.  salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan; 
11.   salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
12. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:
a.    softcopy melalui Sipol; dan
b.    hardcopy.

22 September 2017

Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018


20 September 2017

Persiapkan Pendaftaran Parpol, KPU Gelar Pelatihan Aplikasi SIPOL

Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka pelatihan Aplikasi SIPOL
Medan, kpu.go.id – Menyongsong tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pelatihan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Tipe Pengguna KPU untuk Regional I, Selasa (19/09) di Medan Sumatera Utara. 

Kegiatan ini diikuti oleh 373 peserta yang terdiri dari Komisioner KPU divisi hukum dan operator SIPOL dari 12 KPU Provinsi dan 168 KPU Kabupaten/Kota di seluruh pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, dan DKI Jakarta. 

Ketua KPU RI Arief Budiman meminta seluruh peserta dapat memahami dan bersungguh-sungguh terkait aplikasi SIPOL ini, mengingat apabila ada kesalahan bisa berdampak fatal, kesalahan kecil dapat menimbulkan problem besar. Untuk itu perlu pemahaman dan persepsi yang sama antara KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 

“Saat verifikasi parpol nantinya, ribuan data akan masuk ke sistem kita. Selain data yang general, juga data yang spesifik seperti Nomor Induk Kependudukan, sehingga apabila ada kesalahan sedikit saja, tidak akan terbaca di sistem,” tutur Arief saat membuka kegiatan tersebut. 

KPU harus bekerja secara benar dan paham regulasinya, tambah Arief, kemudian komisioner dan operator juga harus menularkan pengetahuannya terkait aplikasi SIPOL kepada seluruh jajaran komisioner dan sekretariat di provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu untuk menjaga agar tidak ada salah tafsir dan salah mengambil sikap. 

Sementara itu, Kepala Biro Hukum KPU RI Sigit Joyowardono menjelaskan pentingnya aplikasi SIPOL ini untuk membantu tugas KPU dan parpol itu sendiri dalam proses pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. 

“Pada kegiatan pelatihan ini juga akan dilakukan simulasi penggunaan SIPOL tipe pengguna KPU. Kemudian simulasi penerimaan bukti keanggotaan parpol, khususnya untuk KPU Kabupaten/Kota, dan simulasi verifikasi faktual di lapangan,” ujar Sigit. 

Pada pelatihan ini akan dijelaskan juga seperti apa kebijakan KPU menyikapi UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, tambah Sigit, terutama terkait mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan penetapan paprol peserta Pemilu 2019. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU)

13 September 2017

Pendaftaran Parpol 2019 Dilakukan Secara Sentralistik

Kupang, kpu.go.id - Jelang tahapan Pemilu 2019 khususnya pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy'ari menyebutkan, pendaftaran parpol 2019 prinsipnya dilakukan secara sentralistik. Nantinya, pengurus parpol tingkat pusat menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU.

"Pada dasarnya, semua parpol yg berkehendak menjadi peserta pemilu hukumnya wajib mendaftar ke KPU. Mekanismenya ialah menyerahkan dokumen pendaftaran yang ditanda tangani ketua dan sekretaris jenderal (sekjen) parpol atau sebutan lain kepada KPU RI," ujar Hasyim.

Saat pengurus parpol tingkat pusat mendaftar ke KPU RI, di saat yang sama, pengurus parpol tingkat kabupaten/kota menyerahkan dokumen data anggota kepada KPU di level yang sama. Pada saat itu, KPU Kabupaten/Kota akan menerima data anggota berupa fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP elektronik.

"KPU provinsi pada proses ini tidak menerima berkas atau dokumen apapun dari paprol. KPU provinsi dalam rancangan Peraturan KPU soal verifikasi parpol, hanya menjalankan supervisi dan monitoring. Quality control dijalankan oleh Provinsi terhadap KPU Kabupaten/kota", jelas Hasyim.

Hal itu diterangkan Hasyim pada hari ke-2 Rapat Pimpinan KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP Aceh Seluruh Indonesia dengan tema Mewujudkan Pemilihan Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 yang Berkualitas Melalui Konsolidasi Organisasi, 12 - 15 September 2017, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, pendaftaran parpol dan penyerahan syarat serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan akan berlangsung pada tanggal 3 - 16 Oktober 2017.

Setelah proses pendaftaran, KPU akan melakukan penelitian administrasi dan memverifikasi persyaratan peserta pemilu. Verifikasi yang dilakukan, tambah Hasyim, ialah mengecek langsung kesesuaian berkas dengan fakta di lapangan terhadap kepengurusan dan kantor sekretariat parpol secara menyeluruh.

"Untuk verifikasi faktual keanggotaan parpol, kita akan menggunakan metode ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yakni metode sensus dan sampel acak sederhana," kata Hasyim.

Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) juga dilakukan KPU sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas tahapan verifikasi parpol. Dengan sistem ini, parpol bisa melakukan input data pemenuhan syarat pendaftaran sebagai calon peserta pemilu.

Selain verifikasi parpol, Rapim hari ke-2 ini juga membahas isu-isu strategis lainnya yakni Tahapan Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019 yang berhimpitan seperti pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan ad hoc pilkada 2018 dan pemilu 2019 yang beririsan, serta penataan daerah pemilihan (dapil) Pemilu Tahun 2019. (ook/red. FOTO: Ody/Humas KPU)


Sumber : kpu.gi.id

07 September 2017

Tata Kelola Pemilu, Kedepannya Punya Perspektif Yang Luas

Kota Batu, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan kegiatan Workshop Evaluasi Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Kota Batu Malang Jawa Timur, Selasa (5/09).

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU RI Lucky Firnandy Majanto dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan Workshop Evaluasi Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu 2017, meliputi beberapa aspek, diantaranya mengevaluasi aspek akademik, mengevaluasi perkembangan studi gelombang I dan II, melakukan sinkronisasi mekanisme rekrutmen dan jadwal tahapan seleksi mahasiswa baru S2, standarisasi mata kuliah disetiap universitas, mengevaluasi proses penyelesaian administrasi agar berjalan dengan baik dan lancar serta instrumen monitoring dan evaluasi.

Workshop yang diselenggarakan untuk kedua kalinya ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU RI, Wakil Walikota Kota Batu Punjul Santoso, Ketua KPU Kota Batu, Penulis Modul Tata Kelola Pemilu, dan Pejabat Eselon II & III Sekretariat Jenderal KPU serta 10 perwakilan dari Universitas.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, kegiatan ini menjadi program penyempurnaan dari workshop pertama yang digelar di Bali pada bulan Juli 2017 lalu.

Arief juga mengungkapkan “Kita tidak boleh lagi menyelenggarakan pemilu hanya berdasarkan insting, hanya berdasarkan pengalaman, tapi juga harus berdasarkan ilmu, ilmunya itu disediakan oleh sepuluh universitas patner KPU’. Peta pelaksanaan pemilu Indonesia perannya semakin penting bagi dunia internasional, “Harapan saya bagi mahasiswa yang sedang mengikuti studi tata kelola pemilu ini kedepannya punya prespektif yang luas”, ujar Arief. (rud/dosen red.FOTO Hupmas KPU dosen)

22 Agustus 2017

Persiapkan Verifikasi Parpol, DPP PSI Audiensi ke KPU RI


Jakarta, kpu.go.id – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka persiapan tahapan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu serentak 2019, Senin (21/08).

Rombongan DPP PSI yang dipimpin Ketua Umum Grace Natalie dan Sekjen Raja Juli Antoni diterima di ruang kerja Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari. Pada kesempatan tersebut, Grace menyampaikan kesiapan parpolnya dalam proses tahapan verifikasi parpol dan meminta penjelasan terkait aturan verifikasi.

DPP PSI juga menegaskan keinginannya melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal 173 UU pemilu sebagai hak konstitusi. Raja menilai secara normatif semua parpol harus diverifikasi, karena ada perubahan demografis, wilayah pemekaran baru, perubahan kepengurusan, dan sengketa kepengurusan parpol.

Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari yang membidangi Divisi Hukum di KPU RI menjelaskan adanya verifikasi administratif dan faktual, serta input data parpol dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dengan format yang sudah disediakan KPU.

Aturannya masih sama seperti Pemilu 2014, yaitu kepengurusan 100 persen di provinsi, 75 persen di kabupaten/kota dalam provinsi tersebut, dan 50 persen kecamatan dalam kabupaten/kota tersebut.

“Semua dokumen persyaratan verifikasi diserahkan DPP parpol ke KPU RI, kecuali dokumen keanggotaan parpol yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota. Bagi parpol yang sudah di DPR RI hasil Pemilu 2014, diminta tetap registrasi ulang, seperti untuk pendataan baru soal kepengurusan,” jelas Hasyim yang juga didampingi Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi.

Terkait verifikasi parpol, Hasyim juga berharap Liaison Officer (LO) parpol adalah orang yang mempunyai otoritas di kepengurusan parpol tersebut. Hal tersebut dikarenakan komunikasi dan penyerahan dokumen antara KPU dan parpol melalui LO tersebut.

“Perlu diperhatikan juga, tahapan pemilu serentak 2019 akan berhimpitan dengan tahapan pilkada 2018, sehingga pemilih akan terlibat di dua tahapan tersebut, dan baik parpol maupun KPU juga akan bekerja di dua level, yaitu pilkada dan pemilu. Beban dan tekanan KPU pasti semakin berat, namun ini adalah tugas KPU yang harus tetap dilaksanakan sebaik-baiknya,” tutur Hasyim. Terkait rencana judicial review, apapun hasilnya KPU siap melaksanakannya, tambah Hasyim. Apabila dikabulkan, biasanya KPU diminta segera melaksanakan, padahal seharusnya putusan tersebut ditujukan kepada pembuat UU untuk melakukan revisi UU, baru KPU melaksanakan perintah UU tersebut. (Arf/red. Foto Ieam/Humas KPU)


Sumber : kpu.go.id

01 Agustus 2017

KPU Tanggamus Menerima Audiensi Pengurus dan Aggota Ikatan Wartaran Online (IWO) Kabupaten Tanggamus

Penyerahan SK IWO secara simbolis kepada Ketua KPU Kabupaten Tanggamus
Kota Agung, Komisi Pemilihan Umum Tanggamus menerima kunjungan perdana Pimpinan Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Tanggamus, bertempat di aula kantor KPU setempat, Senin (31/7/2017).

Kunjungan yang dipimpin Ketua IWO Tanggamus Odo Kuswantoro beserta para pengurus dan anggotanya , disambut hangat Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra beserta empat Komisioner dan Humas KPU.

Dalam kunjungan itu, Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra mengapresiasi dan menyambut baik lahirnya IWO di Tanggamus. Karena selama ini, di Tanggamus hanya ada media cetak dan elektronik (televisi).

Dikatakan dia, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang serba cepat, hadir media siber atau berbasis online.

Meski terhitung baru resmi diakui eksistensinya, Otto berjanji akan memandang media siber setara dengan eksistensi media cetak dan elektronik yang sudah lebih dulu ada.

“Tahapan pemilu di Tanggamus dimulai Oktober 2017 mendatang. Sementara penetapan pasangan calon (paslon) pada 12 Februari 2018. Dalam rangka menyukseskan hajat pilkada bersama ini, tentunya kehadiran media siber, terutama IWO di Tanggamus, akan semakin memudahkan tugas KPU dalam hal publikasi,” ungkap Otto.

Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Antoniyus menyebutkan, bahwa secara pribadi dirinya sangat yakin seluruh Pengurus dan Anggota IWO Tanggamus adalah para jurnalis yang mumpuni dan berkompeten.

Sudah seharusnya, kata Antoniyus, KPU bekerjasama dengan media massa, baik cetak, elektronik, dan siber. Demokrasi bisa tumbuh yaitu pilar keempat adalah kebebasan pers. Dengan demikian, jurnalis berperan sangat penting dalam era demokrasi.

“Saya sangat terbuka dengan kawan-kawan media. Apalagi saya di Divisi Humas. Sehingga nanti rekan-rekan media akan sangat sering berhubungan dengan saya. Kita tidak akan menutupi jumlah anggaran untuk media. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Diskusi ini terkait dengan keterbatasan angaran, sehingga harus ada formulasi tertentu untuk cari solusi terbaik agar situasi tahapan pemilu tetap kondusif,” ungkap Antoniyus.

Hayesta F. Imanda selaku Divisi Perencanaan dan Data menegaskan, anggaran publikasi pilkada untuk online sudah dimasukkan dalam NPHD. Dari total NPHD, sebanyak 64 persen anggaran sudah terserap untuk gaji honorarium ad hoc.

“Lalu dengan hadirnya IWO Tanggamus, saya sangat berharap bisa menyeimbangkan berita-berita yang tidak terkonfirmasi atau hoax. Sehingga warga Tanggamus tidak menjadi korban pemberitaan-pemberitaan yang simpang-siur,” harap Hayesta.‎

Ketua IWO Tanggamus Odo Kuswantoro ‎berterimakasih atas sambutan KPU dalam kunjungan perdana itu. Surat Keputusan Kepengurusan IWO Tanggamus sudah terbit sekitar lima belas hari lalu.

Odo berharap, kerjasama antara IWO dengan KPU bisa terus berkelanjutan dan berkesinambungan.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan simbolis penyerahan SK IWO Tanggamus dari Odo Kuswantoro didampingi Sekretaris IWO Budi Widayat Marsudi dari lampungsai.com kepada Otto Yuri Saputra, disaksikan seluruh Komisioner KPU Antoniyus, Hayesta F. Imanda, Zulwani, Angga Lazuardy, dan Humas KPU Jony Revi

Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia