Selamat Datang di Blog Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

22 Agustus 2017

Persiapkan Verifikasi Parpol, DPP PSI Audiensi ke KPU RI


Jakarta, kpu.go.id – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka persiapan tahapan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu serentak 2019, Senin (21/08).

Rombongan DPP PSI yang dipimpin Ketua Umum Grace Natalie dan Sekjen Raja Juli Antoni diterima di ruang kerja Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari. Pada kesempatan tersebut, Grace menyampaikan kesiapan parpolnya dalam proses tahapan verifikasi parpol dan meminta penjelasan terkait aturan verifikasi.

DPP PSI juga menegaskan keinginannya melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal 173 UU pemilu sebagai hak konstitusi. Raja menilai secara normatif semua parpol harus diverifikasi, karena ada perubahan demografis, wilayah pemekaran baru, perubahan kepengurusan, dan sengketa kepengurusan parpol.

Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari yang membidangi Divisi Hukum di KPU RI menjelaskan adanya verifikasi administratif dan faktual, serta input data parpol dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dengan format yang sudah disediakan KPU.

Aturannya masih sama seperti Pemilu 2014, yaitu kepengurusan 100 persen di provinsi, 75 persen di kabupaten/kota dalam provinsi tersebut, dan 50 persen kecamatan dalam kabupaten/kota tersebut.

“Semua dokumen persyaratan verifikasi diserahkan DPP parpol ke KPU RI, kecuali dokumen keanggotaan parpol yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota. Bagi parpol yang sudah di DPR RI hasil Pemilu 2014, diminta tetap registrasi ulang, seperti untuk pendataan baru soal kepengurusan,” jelas Hasyim yang juga didampingi Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi.

Terkait verifikasi parpol, Hasyim juga berharap Liaison Officer (LO) parpol adalah orang yang mempunyai otoritas di kepengurusan parpol tersebut. Hal tersebut dikarenakan komunikasi dan penyerahan dokumen antara KPU dan parpol melalui LO tersebut.

“Perlu diperhatikan juga, tahapan pemilu serentak 2019 akan berhimpitan dengan tahapan pilkada 2018, sehingga pemilih akan terlibat di dua tahapan tersebut, dan baik parpol maupun KPU juga akan bekerja di dua level, yaitu pilkada dan pemilu. Beban dan tekanan KPU pasti semakin berat, namun ini adalah tugas KPU yang harus tetap dilaksanakan sebaik-baiknya,” tutur Hasyim. Terkait rencana judicial review, apapun hasilnya KPU siap melaksanakannya, tambah Hasyim. Apabila dikabulkan, biasanya KPU diminta segera melaksanakan, padahal seharusnya putusan tersebut ditujukan kepada pembuat UU untuk melakukan revisi UU, baru KPU melaksanakan perintah UU tersebut. (Arf/red. Foto Ieam/Humas KPU)

01 Agustus 2017

KPU Tanggamus Menerima Audiensi Pengurus dan Aggota Ikatan Wartaran Online (IWO) Kabupaten Tanggamus

Penyerahan SK IWO secara simbolis kepada Ketua KPU Kabupaten Tanggamus
Kota Agung, Komisi Pemilihan Umum Tanggamus menerima kunjungan perdana Pimpinan Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Tanggamus, bertempat di aula kantor KPU setempat, Senin (31/7/2017).

Kunjungan yang dipimpin Ketua IWO Tanggamus Odo Kuswantoro beserta para pengurus dan anggotanya , disambut hangat Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra beserta empat Komisioner dan Humas KPU.

Dalam kunjungan itu, Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra mengapresiasi dan menyambut baik lahirnya IWO di Tanggamus. Karena selama ini, di Tanggamus hanya ada media cetak dan elektronik (televisi).

Dikatakan dia, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang serba cepat, hadir media siber atau berbasis online.

Meski terhitung baru resmi diakui eksistensinya, Otto berjanji akan memandang media siber setara dengan eksistensi media cetak dan elektronik yang sudah lebih dulu ada.

“Tahapan pemilu di Tanggamus dimulai Oktober 2017 mendatang. Sementara penetapan pasangan calon (paslon) pada 12 Februari 2018. Dalam rangka menyukseskan hajat pilkada bersama ini, tentunya kehadiran media siber, terutama IWO di Tanggamus, akan semakin memudahkan tugas KPU dalam hal publikasi,” ungkap Otto.

Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Antoniyus menyebutkan, bahwa secara pribadi dirinya sangat yakin seluruh Pengurus dan Anggota IWO Tanggamus adalah para jurnalis yang mumpuni dan berkompeten.

Sudah seharusnya, kata Antoniyus, KPU bekerjasama dengan media massa, baik cetak, elektronik, dan siber. Demokrasi bisa tumbuh yaitu pilar keempat adalah kebebasan pers. Dengan demikian, jurnalis berperan sangat penting dalam era demokrasi.

“Saya sangat terbuka dengan kawan-kawan media. Apalagi saya di Divisi Humas. Sehingga nanti rekan-rekan media akan sangat sering berhubungan dengan saya. Kita tidak akan menutupi jumlah anggaran untuk media. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Diskusi ini terkait dengan keterbatasan angaran, sehingga harus ada formulasi tertentu untuk cari solusi terbaik agar situasi tahapan pemilu tetap kondusif,” ungkap Antoniyus.

Hayesta F. Imanda selaku Divisi Perencanaan dan Data menegaskan, anggaran publikasi pilkada untuk online sudah dimasukkan dalam NPHD. Dari total NPHD, sebanyak 64 persen anggaran sudah terserap untuk gaji honorarium ad hoc.

“Lalu dengan hadirnya IWO Tanggamus, saya sangat berharap bisa menyeimbangkan berita-berita yang tidak terkonfirmasi atau hoax. Sehingga warga Tanggamus tidak menjadi korban pemberitaan-pemberitaan yang simpang-siur,” harap Hayesta.‎

Ketua IWO Tanggamus Odo Kuswantoro ‎berterimakasih atas sambutan KPU dalam kunjungan perdana itu. Surat Keputusan Kepengurusan IWO Tanggamus sudah terbit sekitar lima belas hari lalu.

Odo berharap, kerjasama antara IWO dengan KPU bisa terus berkelanjutan dan berkesinambungan.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan simbolis penyerahan SK IWO Tanggamus dari Odo Kuswantoro didampingi Sekretaris IWO Budi Widayat Marsudi dari lampungsai.com kepada Otto Yuri Saputra, disaksikan seluruh Komisioner KPU Antoniyus, Hayesta F. Imanda, Zulwani, Angga Lazuardy, dan Humas KPU Jony Revi

KPU Dan Pemkab Tanggamus Tandatangani NPHD

Penandatanganan NPHD oleh Wakil Bupati dan Ketua KPU Kab. Tanggamus
Kota Agung, Berkenaan dengan akan dimulainya Tahapan Pilkada serentak tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bertempat di Aula Sekretariat Kabupaten Tanggamus, Senin 31 Juli 2017.

Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Tanggamus Hi. Syamsul Hadi, Sekretaris Daerah Andi Wijaya, Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Saputra beserta Anggota, Komisioner KPU Provinsi Lampung Handi Mulyaningsih, Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus Yetrisman dan Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Heri Agus Setiawan. 

Besaran anggaran Hibah yang dipergunakan untuk membaiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangamus tahun 2018 sebesar 32,567 miliar. dari total jumlah anggaran tersebut sebesar sekitar 64 % dana tersebut terserap untuk honorarium Penyelenggara ad-hoc yang berjumlah 17.822 orang.

Pencairan dana hibah tersbut dilaksanakan dalam dua kali tahapan, pencairan pertama di tahun 2017 sebesar 3,6 miliar, selebihnya akan dicairkan di tahun 2018 sebesar 28,9 miliar, hal ini disampaikan oleh Syamsul Hadi dalam sambutannya.

Wakil Bupati juga menghimbau kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Tanggamus untuk mempersiapkan dengan matang pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang, baik itu masalah DPT, Tempat Pemungutan Suara dan hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan pemilukada.

Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Saputra mengatakan bahwa besaran anggaran yang dikeluargan pemerintah daerah sudahlah cukup karena memang itu sudah dihitung secara rinci untuk meng cover seluruh kebutuhan pemilihan daerah Kabupaten Tanggamus.


 

10 Juli 2017

SYARAT MENAJDI PEMILIH DALAM PILKADA 2018 : Memiliki E-KTP atau Surat Keterangan Dari Disduk Capil



Data pemilih pilkada sering menjadi sorotan, karena menjadi potensi problem dan sengketa dalam pemilu. Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) tidak lagi menjadi sumber pokok data pemilih, tetapi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun daftar pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mensinkronkan data dalam DP4 dengan daftar pemilih pemilu atau pilkada terakhir di masing-masing daerah.

Data hasil sinkronisasi dengan Sistem Data Pemilih (SIDALIH) tersebut yang akan dikirim ke KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan atau dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit). Hasil coklit ini akan mencantumkan tiga hal, yaitu mengurangi karena meninggal, pencoretan karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, dan perbaikan. Hasil coklit tersebut akan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian dilaunching untuk mendapatkan feedback sebelum nantinya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Sekarang sudah tidak ada DPTb1 dan DPTb2 lagi, semua ada di DPTb. Setelah DPT dan DPTb ditetapkan, data tidak akan berubah lagi. Bagi yang belum masuk dalam DPT dan DPTb, dapat memilih menggunakan KTP, kartu keluarga, atau surat keterangan dari dukcapil yang akan dibuat satu format sama. Jadi sekarang tidak ada lagi surat keterangan lainnya, seperti surat keterangan dari lurah, desa, atau kepala dusun,” tegas Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Riskiyansyah.

Ferry juga menambahkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur syarat pemilih yang terganggu ingatan atau jiwa tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Namun selama belum ada surat keterangan resmi dari dokter yang berkopenten mengeluarkan rekomendasi bagi disabilitas kejiwaan, maka yang bersangkutan tetap bisa di data. Ferry juga meminta petugas coklit harus petugas yang paham daerahnya dan dilakukan kontrol baik oleh PPS maupun KPU Kabupaten/Kota, agar proses coklit selama 30 hari tersebut bisa berjalan optimal.

Terkait Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ini, KPU Kabupaten Tanggamus terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk mendapatkan data penduduk Kabupaten Tanggamus yang sudah melakukan perekaman E KTP untuk dimutakhirkan oleh KPU. Selain itu komponen yang terus di mutakhirkan juga adalah Data penduduk yang meninggal dunia, Pindah masuk/keluar, menikah/kawin sebelum usia 17 Tahun, alih status menjadi TNI/Polri, serta Purnawirawan/menjadi sipil. Dengan demikian, dalam hal pemutakhiran ini KPU tidak hanya mendapatkan basis data dari Dinas Dukcapil, namun juga mengharapkan kerjasama dengan Lurah, KUA, TNI, Polri, dan Kepala Sekolah SMA/sederajat.

Hayesta F. Imanda selaku Koordinator Devisi Perncanaan dan Data pada KPU Kabupaten Tanggamus menghimbau kepada masyarakat Tanggamus yang belum memiliki E-KTP untuk segera melakukan perekaman E-KTP, sehingga KPU Kabupaten Tanggamus dapat segera melakukkan pemutakhiran terhadap penduduk yang telah melakukan perekaman E=KTP.

 Sumber : dari berbagai sumber

04 Juli 2017

Sekjen KPU: Integritas Harus Jadi Karakter

Jakarta, kpu.go.id – Pada pelaksanaan apel pagi perdana, paska libur Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman Hakim meminta jajarannya untuk memegang teguh nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilihan, Senin (3/7).

Mengingat tahun ini KPU akan melaksanakan dua tahapan pemilihan secara bersamaan, yakni Pilkada 2018, dan Pemilu 2019, Arif meminta jajarannya untuk menjiwai nilai tersebut dan menjadikannya sebagai karakter dasar seluruh pegawai KPU.

“Saya minta kepada bapak dan ibu sekalian agar terus menjaga integritas. Integritas ini harus menjadi karakter, dan menjadi nilai-nilai dasar kita,” kata Arif kala memimpin apel di halaman kantor KPU RI, Menteng, Jakarta.

Ia berpesan kepada jajarannya untuk melaksanakan tahapan pemilihan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“Maka saya minta dalam melaksanakan tugas harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan,” tutur dia.

Arif mengatakan, dirinya tidak akan berkompromi jika ada pegawai KPU yang terbukti melanggar aturan.

“Dari awal saya sudah ingatkan bahwa saya tidak ada kompromi, apabila ada jajaran sekretariat yang melanggar aturan, dan mempengaruhi integritas yang sudah kita bangun,” tegasnya.

Bahkan Arif tidak akan segan untuk menandatangani surat pemberhentian, jika ada pegawai KPU yang terbukti menciderai nilai integritas yang telah dibangun oleh KPU dari tingkat daerah hingga pusat.

“Tidak ada tawar-menawar, saya tidak akan segan-segan. Apabila ada rekomendasi dari Baperjakat untuk menandatangani pemecatan PNS, apabila melanggar integritas yang sudah kita jaga bersama,” ujar Arif. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)
Post Terkait

20 Juni 2017

KPU Diminta Tetap Bekerja Persiapkan Tahapan Pemilu 2019

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Senin (19/6) d Ruang Rapat Komisioner KPU RI.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu yang hadir pada kesempatan tersebut yaitu Perkumpulan untuk Pemmilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct), dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Menurut Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, tujuan audiensi tersebut untuk menyampaikan pandangan koalisi masyarakat sipil kawal RUU Pemilu dalam merespon berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu.

“Kami tidak bermaksud untuk mempengaruhi KPU, tetapi sebagai publik kami ingin KPU meyakinkan publik bahwa KPU tidak diam saja, terus bekerja mempersiapkan tahapan pemilu, meskipun pengesahan RUU Pemilu masih berlarut-larut,” ujar Titi.

Titi juga memberi masukan kepada KPU untuk melanjutkan persiapan tahapan Pemilu 2019 dengan menggunakan UU Pemilu yang lama. Hal ini untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa KPU tetap bekerja, sehingga ada kepercayaan dari masyarakat bahwa Pemilu 2019 tetap berjalan dan dipersiapkan.

Senada dengan Titi Anggraini, Hadar Nafis Gumay dari Correct juga mengharapkan KPU tidak mengambil sikap menunggu penyelesaian RUU Pemilu.

“KPU jangan mengambil sikap menunggu, KPU bisa membuat draft awal Peraturan KPU Tahapan Pemilu 2019. Pada saatnya nanti RUU sudah disyahkan, Peraturan KPU tersebut tinggal diubah sesuai UU,” tutur Hadar yang juga sebelumnya menjabat Komisioner KPU RI 2012-2017.

Merespon masukan-masukan tersebut, Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan KPU tidak berdiam diri saja, tetapi KPU tetap bekerja mempersiapkan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu nasional 2019.

“Kami tidak diam saja, tetap bekerja. Selain mempersiapkan pilkada serentak 2018, kami juga telah mempersiapkan sistem informasi partai politik atau Sipol, juga untuk pemutakhiran data pemilih, desk pilkada, dan perbaikan logistik,” respon Arief yang didampingi Komisioner KPU RI Ilham Saputra, Evi Novida Ginting, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Wahyu Setiawan. Terkait dengan adanya usulan menggunakan regulasi yang lama, Arief mengungkapkan, Peraturan KPU Tahapan, Program, dan Jadwal yang lama tidak bisa digunakan, karena berbeda tanggal, bulan, dan tahun. Untuk itu, apabila regulasi lama tersebut mau digunakan, maka KPU harus mengajukan permohonan konsultasi ke DPR terkait hal tersebut. (Arf/red. Foto Arf/Humas KPU).

15 Juni 2017

Resmikan Pilkada 2018, Ketua KPU Minta KPUD Jaga Transparansi & Integritas

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Bertepatan dengan momen itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi bagi penyelenggara pemilihan di daerah, Rabu (14/6).

“Kami bertekad pemilu (pemilihan umum) ini menjadi lebih baik, oleh karenanya KPU selalu menekankan hal pokok yang harus dijalankan dan dijadikan pedoman bersama bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Yang pertama transparansi, kedua integritas,” tandas Arief.

Pada acara yang digelar di ruang sidang utama kantor KPU RI, Menteng, Jakarta tersebut Arief mengatakan, KPU telah membangun sistem untuk mendorong semangat transparansi bagi penyelenggara pemilu di daerah. Bagi pemilih, Arief menjelaskan, transparansi yang dibangun KPU itu diharapkan bisa memberikan informasi yang lengkap terkait seluruh tahapan pilkada.

“KPU sudah membangun sistemnya supaya kita transparan. Bapak ibu sekalian sekarang bisa dengan mudah untuk melakukan pengecekan. Pemilih di TPS itu jumlahnya berapa. Untuk pemilu calon anggota DPR, pemilih tidak hanya tahu nama kandidatnya, tapi pemilih begitu klik nama kandidat itu, dia tahu data diri kandidat itu, foto, nama, profilnya, alamatnya, riwayat pekerjaannya, itu semua bisa diketahui. Jadi publik tidak lagi memilih kucing dalam karung,” jelas dia.

Selain itu, Arief juga ingin penyelenggara pemilu di daerah untuk menjaga integritas, dan memperlakukan seluruh pihak pada Pilkada 2018 dengan adil dan setara.

“Ini menjadi penting bagaimana KPU di daerah bertindak, dan berperilaku. Satu, bahwa yang benar itu benar. Dua, anda harus punya prinsip memperlakukan peserta pemilu, pemilih dengan adil dan setara,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Ia meminta jajarannya di daerah untuk menjaga jarak dengan pihak-pihak yang dapat menimbulkan prasangka imparsialitas dari KPU bagi sejumlah pihak.

“Hati-hati dugaan-dugaan ‘si ini’ ketemu ‘si ini’ sendirian, ‘si ini’ mau ngisi acaranya ‘si A’, ‘si ini’ nggak mau ngisi acaranya ‘si B’. Jadi mohon maaf teman-teman partai politik, kami menghindari acara ceremonial. Tetapi untuk kepentingan penjelasan dan sosialisasi kami hadir, ini supaya menghindari prasangka dari banyak pihak,” tutur Arief.

Dengan diresmikannya tahapan pilkada secara nasional, Arief berharap seluruh daerah yang melaksanakan pilkada dapat bekerja sama, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada 2018.

“Mudah-mudahan dengan launching ini semakin meneguhkan semangat kita untuk membuat pilkada kita lebih baik. 171 daerah akan menyelenggarakan pilkada, mudah-mudahan sejak saat ini, kita bergerak bersama-sama melaksanakan pemilihan kepala daerah jauh lebih baik,” kata Arief. (rap/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)
 

30 Mei 2017

Dua Prioritas Utama KPU RI Dalam Mencari Anggota KPU di Daerah

Jakarta, kpu.go.id – Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berakhir pada Tahun 2018. Untuk mengisi jabatan tersebut, Ketua KPU RI, Arief Budiman menyebutkan ada dua kriteria utama yang diinginkan KPU RI untuk menjaring calon-calon penyelenggara pemilihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Senin (29/5).

Dua kriteria utama tersebut yakni integritas dan ilmu tentang kepemiluan. Hal tersebut dikatakan oleh Arief saat berdiskusi tentang seleksi penyelenggara pemilu dengan Bawaslu RI, DKPP RI dan KODE Inisiatif, di kawasan Cikini, Jakarta.

“KPU memprioritaskan, satu, dia yang punya integritas, kedua dia punya pengalaman. Tidak hanya pengalaman tentang pemilu, tetapi dia juga punya ilmu tentang pemilu. Jadi nanti dia kalau menyelenggarakan pemilu tidak hanya ber-basic pengalaman, tetapi juga keilmuan,” kata Arief.

Arief mengatakan latar belakang keilmuan tersebut tidak harus diraih melalui pendidikan formal. Ia memaparkan, keilmuan yang dimaksud bisa diperoleh dari penulisan kajian terkait isu-isu strategis mengenai kepemiluan.

“Basic Ilmu beperti apa? Tidak hanya dari akademisi, tidak. Jadi dia yang banyak menulis buku tentang kepemiluan, banyak membuat kajian pemilu juga bisa. Sebab dia punya pengalaman, dan ini bisa menjadi nilai tambah,” terang dia.

Untuk membuat penilaian yang baik, Arief menjelaskan bahwa KPU akan membuat prosentase dari tiap-tiap aspek, sehingga jika ada calon yang lemah di aspek tertentu, hal itu tidak secara langsung menggugurkanya dari bursa calon anggota KPU di daerah.

“Kami (KPU RI) nanti memberi bobot, jadi bukan karena orang lemah di satu bidang maka itu menggugurkan dia. Tapi kita buat bobotnya, prosentasenya. Integritas mengambil porsi sekian persen, soal manajemen kepemiluan mengambil sekian persen, kesehatan, psikotesnya, dan segala macam itu ada prosentasenya,” lanjut Arief.

Selain penilaian tersebut, Arief memaparkan bahwa KPU akan melibatkan psikolog dalam proses seleksi itu, sehingga KPU bisa mendapatkan penilaian profesional mengenai aspek-aspek yang sulit diukur melaui tes tertulis ataupun wawancara.

“Penting untuk melibatkan psikolog di dalam proses seleksi. Karena ada banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh kita, tetapi itu bisa dilihat oleh psikolog. Misalnya teamwork, ini yang bisa melihat mereka,” ujarnya.

Dari segi psikologis, Arief memaparkan bahwa KPU mencari calon yang memiliki tingkat kerja sama yang tinggi, karena pemilihan merupakan pekerjaan yang bersifat kolektif kolegial, bukan individual.

“Penting bagi kita untuk melihat hasil tes (psikotes) itu. Jika ini orang cenderung individualis, tidak bisa. Karena menyelenggarakan pemilu tidak bisa sendirian,” tandas dia. (rap/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)
 

16 Mei 2017

Daftar Pemilih Masih Menjadi Persoalan


Gambar ilustrasi (sumber.kpudmusirawas)
JAKARTA, KOMPAS — Daftar pemilih tetap diperkirakan masih menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Implikasi dari persoalan daftar pemilih tetap tidak hanya memengaruhi hak konstitusional warga negara, tetapi juga pada penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan surat suara.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, pada Pemilu Legislatif 2014, dari 185,8 juta pemilih, ada 2,7 juta calon pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Sementara pada Pemilihan Presiden 2014, 2,8 juta dari 191,8 juta calon pemilih tidak masuk dalam DPT. Pada Pilkada Serentak 2017, 691.611 calon pemilih dari 41,1 juta orang tak masuk DPT.

“Masalah DPT masih jadi catatan bagi pemantau pemilu. Bagaimana dengan (Pilkada Serentak) 2018 dan (Pemilu) 2019? Bagaimana cara penyelenggara pemilu menyelesaikan persoalan ini?” tanya Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta di diskusi “Refleksi Kritis Pilkada Serentak 2017 Menuju Pilkada Serentak 2018”, di Jakarta, Jumat (5/5).

Dalam diskusi terfokus di hari yang sama yang digelar KPU dengan melibatkan pemangku kepentingan kepemiluan, seperti masyarakat sipil, Kementerian Dalam Negeri, serta KPU dan Bawaslu, juga dibahas persoalan DPT. KPU mematangkan rencana untuk menerapkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selama ini, data pemilih dimutakhirkan dengan memadukan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dan DPT pemilu terakhir beberapa bulan menjelang pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, ada beberapa opsi yang akan dimatangkan, seperti pemutakhiran yang diikuti dengan pleno daftar pemilih enam bulan sekali atau setahun sekali. Data itu lalu diserahkan pula ke pemangku kepentingan, seperti partai politik, agar mereka bisa ikut membantu mengecek daftar pemilih itu dengan menyandingkan data tersebut dengan data konstituen. Masyarakat juga diharapkan aktif memberi masukan atas data itu.

Selain itu, muncul pula usulan agar KPU tidak lagi perlu menjalankan mekanisme pencocokan dan penelitian faktual di lapangan. Namun, Arief menuturkan, gagasan itu masih perlu dikaji.

Sumber: rumahpemilu.org
Anggota KPU Kabupaten Tanggamus Hayesta F. Imanda mengatakan bahwa syarat untuk menjadi pemilih pada pilkada serentak tahun 2018 adalah kepemilikan E-KTP Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten. Untuk itu dihimbau bagi masyarakat yang   belum melakukan perekaman E-KTP untuk dapat mengurus atau melakukan perekaman di kecamatan bersangkutan atau ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus.

Konsultasi Verifikasi Parpol, DPP Partai Idaman Sambangi KPU RI

Jakarta, kpu.go.id – Menyongsong tahapan Pemilu 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Idaman sambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (15/5). Kedatangan partai politik (parpol) yang bermaksud ikut serta sebagai peserta pemilu 2019 tersebut untuk konsultasi terkait verifikasi parpol.

Ketua Umum Partai Idaman yang juga raja dangdut Rhoma Irama yang memimpin rombongan DPP Partai Idaman meminta arahan dan penjelasan dari KPU terkait persiapan verifikasi parpol, hal-hal yang masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan presidential threshold.

“Penting informasi ini bagi partai baru seperti kami dalam mempersiapkan diri untuk verifikasi parpol peserta pemilu 2019,” tutur Rhoma di hadapan Ketua dan Anggota KPU RI. 
 
Ketua KPU RI Arief Budiman mengungkapkan, KPU membatasi terkait perdebatan sistem pemilu. KPU hanya memberikan masukan soal faktor teknis ke Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, kalau sistem tertutup seperti apa, kalau sistem terbuka surat suara pasti lebih besar. Apabila RUU Pemilu bulan Mei 2017 disahkan, Oktober 2017 tahapan sudah running.

“KPU sudah mempersiapkan Sipol, sistem informasi yang memudahkan penyelenggara pemilu dan calon peserta pemilu. Verifikasi nantinya ada dua, yaitu pertama verifikasi administratif, apabila lolos pada verifikasi administratif ini, baru masuk ke verifikasi faktual. Kami akan datang ke DPP, juga di provinsi dan kabupaten/kota, kantor itu harus sah untuk kegiatan parpol hingga akhir tahapan yang dibuktikan dengan dokumen lengkap,” papar Arief.

Melengkapi penjelasan Arief, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari juga menegaskan KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundangan. Meskipun UU belum disyahkan, KPU sudah antisipasi terhadap dua hal penting, yaitu pendaftaran parpol dan pemutakhiran data pemilih. Sipol yang bisa online dan offline sudah ada template khusus untuk kepengurusan, gambar partai, dan keanggotaan, sehingga parpol tinggal menyesuaikan dengan template tersebut.

“Pendaftaran parpol nantinya mengacu dari yang terdaftar di Kemenkumham. Apabila ada konflik, belum ada putusan inkrah hingga batas akhir masa pendaftaran, KPU tetap memakai SK Kemenkumham terakhir. Terkait soal kegandaan keanggotaan atau KTA, KPU mengacu pada anggota yang didaftarkan paling awal di Sipol, dan nantinya ada klarifikasi juga,” ujar Hasyim yang juga memegang Divisi Hukum di KPU RI.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Viryan menekankan perlunya Liaison Officer atau LO yang standar dari parpol yang siap standby untuk berkoordinasi dengan KPU pada saat verifikasi parpol. Begitu juga LO yang di kantor parpol di daerah, harus siap berkoordinasi, seperti terkait format dan pengelolaan data base. Apabila semua itu bisa dikontrol oleh LO dengan baik, hal itu memudahkan proses verifikasi di KPU. Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting juga mengingatkan kepada parpol baru dalam mempersiapkan keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) di daerah, bukan hanya secara administrasi saja, tetapi fisiknya juga harus ada dan tidak ada kegandaan dengan partai lainnya. (Arf/red. Foto KPU/Dosen/Humas)
 

05 Mei 2017

KPU Tanggamus Menerima Kunjungan Delegasi KPU RI

Biro SDM KPU RI dan Penerima Beasiswa S2 
di Aula Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus
Kota Agung, 4 Mei 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menerima kunjungan dari biro sumber daya manusia (biro SDM) KPU RI Prastiyadi dan Arif N. Ikut mengiringi biro SDM KPU RI delapan orang penerima beasiswa KPU RI mahasiswa pasca sarjana FISIP Unila jurusan tata kelola pemilu.yaitu Muhammad Ihksan (Jambi), Muhadiroh (Bangka Belitung), Mery Anggraini (Sumatra Selatan), Yuliza Fitrianti (Lampung), Risma Mauli (Lampung), Tohab Hasugian (Sumatra Utara), Agung Nugroho (Jambi) dan Yuli (Jambi) 

Rombongan yang tiba pada pukul 11.30 WIB tersebut di terima oleh Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus Hayesta F Imanda, Antonius, Dzulwani dan Joni Repi (kasubbag teknis) di aula sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Pada pertemuan tersebut di bahas beberapa hal penting terkait dengan kepemiluan dan sharing mengenai pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu di daerah masing-masing. 

Ada tiga point yang menjadi pembahasan pada pertemuan tersebut. Yang pertama berkaitan bagaimana melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah mengenai pendanaan pemilukada dan bagaimana mengelola dana tersebut untuk mensukseskan pemilukada, yang kedua terkait dengan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam pemilukada dan yang ketiga terkait dengan teknis pengolahan Daftar Pemilih secara efktif dan efesien dalam pemilu.

Didampingi oleh M Firdaus Ananto (kasubbag Program), Ahmadi (Kasubbag Umum) dan Adi Suryo Wardono (bendahara) Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus(Yetrisman) di raung kerjanya menerima rombongan yang kedua dari biro keuangan KPU RI yaitu Ade Rita, Evy Sanggul Hutapea, Rohayati dan Nur Djayati yang tiba di KPU Kabupaten Tanggamus pada pukul 11.45 WIB.

Sekretaris KPU Tanggamus Beserta 
Biro Keuangan KPU RI
Di ruang kerja sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus rombongan kedua membahas terkait dengan persiapan rancangan anggaran dalam pemilihan kepala daerah karena di perkirakan pada bulan Oktober 2017 mendatang KPU Kabupaten Tanggamus akan memasuki tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus. 

Diharapkan dengan adanya beberapa agenda tersebut diatas, KPU kabupaten Tanggamus akan lebih siap dalam menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dan Pemilihan Umum tahun 2019.


04 Mei 2017

KPU RI Susun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada 2018 dan pemilu 2019

Jakarta, kpu.go.id – Selasa (02/04) di Sentul City Bogor, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membuka acara Penyusunan Tahapan Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018. Rencananya acara tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari hingga 4 Mei 2017, dan diikuti oleh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tahapan pada pilkada 2018 menjadi kajian utama. Diperlukan adanya peraturan komisi pemilihan umum yang mengatur keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Hal ini penting karena berkaitan dengan kebijakan nasional penyelenggaraan pemilu. Garis besar tersebut penting untuk direncanakan karena menyangkut hajat hidup demokrasi di indonesia, begitu ucap Arief Budiman. Dalam rapat juga dibahas mengenai perencanaan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Pembahasan yang dikaji mulai dari pencalonan, tungsura, rekapitulasi, mutarlih, kampanye, dana kampanye, NSPK/Logitik. Dalam tiap peraturan komisi pemilihan umum, surat keputusan komisi pemilihan umum, serta surat edaran yang saling berkaitan dapat menjadi sandaran pelaksanaan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu. (Irul/red)

20 April 2017

Kelas Pemilu KPU Kabupaten Tanggamus

Kelas Pemilu KPU Tanggamus di SMA Muhammadiyah Gisting
Kota Agung- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Tanggamus (HIMAPTA)kembali melak-sanakan kegiatan sosialisasi pemilih pemula di SMA Muhammadiyah Gisting. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 April tersebut mengusung tema "Kelas Pemilu KPU Tanggamus". 

Hadir pada acara sosilaisasi tersebut Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Syaputra, Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, Antonius, Hayesta F Imanda, Zulwani dan Angga Lazuardi, Muhammadh kahfi (ketua HIMAPTA), Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Azhari serta 150 siswa-siswi SMA Muhammadiyah terdiri dari kelas 11 dan 12.   Acara dimulai dari pukul 9.00 sampai dengan 11.45 WIB.

Dalam sambutanya Azhari menyambut baik atas diselenggarakannya kegiatan tersebut, karena hal ini dapat memberikan pengetahuan dan warna baru bagi siswa-siswi didiknya. "kalian kali ini tidak belajar dikelas tapi belajar di kelas KPU Tanggamus, untuk itu gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Komisioner KPU, karena kalian akan menjadi corong bagi teman-teman kalian untuk menyampaikan tentang pemilu dan demokrasi", pungkasnya sebelum menutup sambutannya. 

Otto Yuri Syaputra selaku Ketua KPU Kabupaten Tanggamus juga dalam sambutanyya menyampaikan terimakasih atas diterimanya acara sosialisasi ini di SMA Muhammadiyah Gisting. "semoga acara sosialisasi ini dapat memberikan kesadaran pentingnya berdemokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu terutama bagi pemilih pemula, karena jumlah pemilih pemula bukanlah jumlah yang sedikit dan jelas akan mempengaruhi tingkat prosentasi partisipasi pemilih" ungkapnya. 

Kelas KPU Tanggamus ini dipandu langsung oleh Ontonius selaku Koordinator Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Tanggamus. Kegiatan dibagi menajdi dua sesi, sesi pertama adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh Zulwani selaku Koordinator Devisi  Hukum KPU Kabupaten Tanggamus. Materi yang disampaikan sekitar lembaga penyelengara pemilu, peserta pemilu dan syarat untuk dapat menjadi pemilih dalam pemilu.

Sesi kedua adalah tanya jawab dan simulasi penghitungan umur siswa apakah di pilkada tahun 2018 mendatang sudah bisa menyampaikan aspirasinya atau belum. Sesi kedua tersebut dipandu langsung oleh Antonius. 

17 April 2017

Semangat Tingkatkan Komitmen Dan Integritas

Kota Agung - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus melaksanakan apel pagi di halaman kantor sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Apel yang dilaksanakan sepekan sekali ini kali ini berindak sebagai pembina apel adalah Antonius (Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, yang juga sebagai koordinator Divisi SDM dan partisipasi masyarakat).

Hadir pada apel tersebut Otto Yuri Syaputra (ketua KPU Kabupaten Tanggamus), dan segenap pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan tersebut Antonius menyampaikan "mari menjelang pilkada Tanggamus tahun 2018 kita tingkatkan komitmen dan integritas kita, kita persiapkan pilkada mendatang sebaik mungkin dan semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik, mari kita jadikan pengalaman kita pada pemilu yang telah lalu sebagai pelajaran dan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang, sehingga kita berharap pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan baik dan sukses". 

Antonius juga menghimbau kepada Petugas Pelayanan Informasi dan Data (PPID) "sehubungan kita sebentar lagi akan memasuki tahapan pilkada maka akan banyak orang yang meminta data berkaitan dengan pencalonan dan sebagainya untuk itu dimohon kepada petugas PPID dapat memperispkan data-data yang ada yang kemungkinan akan banyak diminta oleh banyak orang", ungkapnya. 

Pada kesempatan tersbut disampaikan bahwa kalau tidak ada perubahan isya Allah tahapan pilkada tahun 2018 akan masuk mulai bulan September tahun 2017 mendatang. dan beliaujuga menyampaikan "mudah-mudahan bulan Juni tahun 2017 mendatang kita sudah mendapatkan hibbah gedung dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga pada saat memasuki tahapan pilkada kita   sudah memiliki kantor KPU secara definitif' pungkasnya.

13 April 2017

PENGUMUMAN LELANG

Dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menerbitkan Pengumuman Lelang Nomor 153/Seskab-008.435591/IV/2017, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia