Selamat Datang di Blog Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

20 April 2017

Kelas Pemilu KPU Kabupaten Tanggamus

Kelas Pemilu KPU Tanggamus di SMA Muhammadiyah Gisting
Kota Agung- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Tanggamus (HIMAPTA)kembali melak-sanakan kegiatan sosialisasi pemilih pemula di SMA Muhammadiyah Gisting. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 April tersebut mengusung tema "Kelas Pemilu KPU Tanggamus". 

Hadir pada acara sosilaisasi tersebut Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Syaputra, Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, Antonius, Hayesta F Imanda, Zulwani dan Angga Lazuardi, Muhammadh kahfi (ketua HIMAPTA), Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Azhari serta 150 siswa-siswi SMA Muhammadiyah terdiri dari kelas 11 dan 12.   Acara dimulai dari pukul 9.00 sampai dengan 11.45 WIB.

Dalam sambutanya Azhari menyambut baik atas diselenggarakannya kegiatan tersebut, karena hal ini dapat memberikan pengetahuan dan warna baru bagi siswa-siswi didiknya. "kalian kali ini tidak belajar dikelas tapi belajar di kelas KPU Tanggamus, untuk itu gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Komisioner KPU, karena kalian akan menjadi corong bagi teman-teman kalian untuk menyampaikan tentang pemilu dan demokrasi", pungkasnya sebelum menutup sambutannya. 

Otto Yuri Syaputra selaku Ketua KPU Kabupaten Tanggamus juga dalam sambutanyya menyampaikan terimakasih atas diterimanya acara sosialisasi ini di SMA Muhammadiyah Gisting. "semoga acara sosialisasi ini dapat memberikan kesadaran pentingnya berdemokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu terutama bagi pemilih pemula, karena jumlah pemilih pemula bukanlah jumlah yang sedikit dan jelas akan mempengaruhi tingkat prosentasi partisipasi pemilih" ungkapnya. 

Kelas KPU Tanggamus ini dipandu langsung oleh Ontonius selaku Koordinator Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Tanggamus. Kegiatan dibagi menajdi dua sesi, sesi pertama adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh Zulwani selaku Koordinator Devisi  Hukum KPU Kabupaten Tanggamus. Materi yang disampaikan sekitar lembaga penyelengara pemilu, peserta pemilu dan syarat untuk dapat menjadi pemilih dalam pemilu.

Sesi kedua adalah tanya jawab dan simulasi penghitungan umur siswa apakah di pilkada tahun 2018 mendatang sudah bisa menyampaikan aspirasinya atau belum. Sesi kedua tersebut dipandu langsung oleh Antonius. 

17 April 2017

Semangat Tingkatkan Komitmen Dan Integritas

Kota Agung - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus melaksanakan apel pagi di halaman kantor sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Apel yang dilaksanakan sepekan sekali ini kali ini berindak sebagai pembina apel adalah Antonius (Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, yang juga sebagai koordinator Divisi SDM dan partisipasi masyarakat).

Hadir pada apel tersebut Otto Yuri Syaputra (ketua KPU Kabupaten Tanggamus), dan segenap pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan tersebut Antonius menyampaikan "mari menjelang pilkada Tanggamus tahun 2018 kita tingkatkan komitmen dan integritas kita, kita persiapkan pilkada mendatang sebaik mungkin dan semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik, mari kita jadikan pengalaman kita pada pemilu yang telah lalu sebagai pelajaran dan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang, sehingga kita berharap pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan baik dan sukses". 

Antonius juga menghimbau kepada Petugas Pelayanan Informasi dan Data (PPID) "sehubungan kita sebentar lagi akan memasuki tahapan pilkada maka akan banyak orang yang meminta data berkaitan dengan pencalonan dan sebagainya untuk itu dimohon kepada petugas PPID dapat memperispkan data-data yang ada yang kemungkinan akan banyak diminta oleh banyak orang", ungkapnya. 

Pada kesempatan tersbut disampaikan bahwa kalau tidak ada perubahan isya Allah tahapan pilkada tahun 2018 akan masuk mulai bulan September tahun 2017 mendatang. dan beliaujuga menyampaikan "mudah-mudahan bulan Juni tahun 2017 mendatang kita sudah mendapatkan hibbah gedung dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga pada saat memasuki tahapan pilkada kita   sudah memiliki kantor KPU secara definitif' pungkasnya.

13 April 2017

PENGUMUMAN LELANG

Dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menerbitkan Pengumuman Lelang Nomor 153/Seskab-008.435591/IV/2017, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



12 April 2017

Dilantik Presiden, Anggota KPU RI 2017-2022 Janji Tegakkan Demokrasi & Keadilan

Presiden Joko Widodo Melantik Anggota KPU RI dan Aggota Bawaslu RI
Jakarta, kpu.go.id – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik tujuh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/4). Dalam pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu, para Anggota KPU periode 2017-2022 berjanji akan menegakkan demokrasi dan keadilan dalam menggelar pemilihan umum (pemilu) legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilu DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara RI daripada kepentingan pribadi atau golongan," tutur Presiden Jokowi diikuti oleh ketujuh Anggota KPU RI periode 2017-2022.

Selain melantik anggota KPU, Presiden Jokowi juga melantik lima Anggota Bawaslu periode 2017-2022, dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra.

Hadir dalam pelantikan tersebut, para Anggota KPU periode 2012-2017, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, Ketua Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017, Muhammad, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Tjahyo Kumolo, Pratikno, Lukman Hakim Saifuddin, serta tamu undangan lainnya.

Berikut merupakan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 yang dilantik oleh Presiden Jokowi:

Anggota KPU Periode 2017-2022:

1. Pramono Ubaid Tanthowi;
2. Wahyu Setiawan;
3. Ilham Saputra;
4. Hasyim Asy’ari;
5. Viryan;
6. Evi Novida Ginting Manik;
7. Arief Budiman.

Anggota Bawaslu Periode 2017-2022:

1. Ratna Dewi Pettalolo;
2. Mochammad Afifuddin;
3. Rahmat Bagja;
4. Abhan;
5. Fritz Edward Siregar.

06 April 2017

KPU Kabupaten Tanggamus Secara Maraton Bahas RKA Pilkada 2018

Kota Agung - Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus yang dijadwalkan akan jatuh di bulan Juni tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus membahas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) pemilukada Kabupaten Tanggamus tahun 2018 dua hari berturut-turut dari hari Selasa 4 April 2017 sampai dengan hari Rabu 5 April 2017. 

Acara Rapat pembahasan RKA dilaksanakan Aula Sekretarit KPU Kabupaten Tanggamus dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Saputra. Hadir pada acara tersebut Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, Sekretaris, Kasubbag dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 166 ayat 1 disebutkan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pembahasan RKA dilakukan dengan cara mengkaji dari kegiatan perkegiatan sehingga lebih mudah untuk mendapatkan nilai yang pasti dan  acara akan dapat berjalan dengan efektif.

27 Maret 2017

Rumah Pintar Pemilu Ikut Meriahkan Tanggamus Expo 2017

Rumah Pintar Pemilu pada Tanggamus Expo 2017
Kota Agung - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-20 tahun yang jatuh pada tanggal 21 Maret, pemerintah Kabupaten Tanggamus mengadakan serangkaian kegiatan dari lomba-lomba, Tanggamus Expo, Tabligh Akbar, Jalan Sehat dan lain-lain untuk memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tidak ketinggalan untuk turut serta dalam beberapa moment kegiatan tersebut diantaranya Tanggamus Expo yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 19 Maret 2017 yang bertempat di lapangan Lanbaw Kecamtan Gisting. Pada kesempatan itu KPU Kabupaten Tanggamus membuka stand dengan tema "RUMAH PINTAH PEMILU".

Dibukanya stand "RUMAH PINTAR PEMILU"  pada Tanggamus Expo 2017 dimaksudkan dapat melayani masyarakat terutama pengunjung Tanggamus Expo untuk mendapatkan informasi mengenai Lembaga Penyelenggara Pemilu, informasi tentang hasil pemilu dan informasi lainnya terkait dengan kepemiluan yang memang sudah dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Tanggamus. 

Meskipun pada saat pelaksanaan Tanggamus Expo bertepatan dengan musim penghujan, sehingga lokasi tempat dilaksanakannya acara tersebut menjadi becek, namun hal tersebut tidak mengurangi antusias masyarakat untuk  mengunjungi stand-stand yang ada pada acara tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memadati lokasi tempat dilaksanakannya Tanggamus Expo 2017.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus juga ikut berpartisipasi dalam Tabligh akbar dan jalan sehat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus. Tabligh akbar dilaksanakan di Islamic Center Kota Agung pada tanggal 24 Maret 2017 dengan penceramah Ustadz Wijayanto dari Jakarta.

Kegiatan jalan sehat yang termasuk salah satu agenda untuk memeriahkan ulang tahun kabupaten Tanggamus dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017 bertempat di lapangan Merdeka Kota Agung, yang  di ikuti oleh dinas, instansi lembaga dan seluruh lapisan masyarakat. Pelepasan peserta jalan sehat dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupeten Tanggamus Syamsul Hadi pada pukul 06.30 WIB. 

Setelah peserta jalan sehat kembali kelapangan Merdeka acara dilanjutkan dengan pembagian hadiah yang memang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk menarik minat masyarat untuk mengikuti jalan sehat dengan melakukan pengundian kupon yang telah dibagikan kepada peserta. 

Wakil Bupati Tanggamus Saat Melepas Peserta Jalan Sehat
Pada acara Jalan Sehat Komisi Pemilihan  Kabupaten Tangamus mengirim para pegawainya untuk berpartisipasi dan memeriahkan acara jalan sehat yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Tanggamus. Salah seorang pegawai KPU yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan "tidak masalah tidak dapat hadiah apa-apa, hanya dapat pisang dan kacang rebus, bukan itu yang kita cari, yang terpenting adalah kita sudah dapat berpartisipasi dalam memeriahkan acara tersbut".













20 Maret 2017

KPU Himbau Parpol Persiapkan Pendaftaran Sejak Dini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan kepada partai politik (parpol) dan masyarakat mengenai pentingnya sejak dini mempersiapkan tahapan pendaftaran parpol peserta Pemilu Nasional 2019.

KPU juga menyampaikan prosedur kerja dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu 2019 tersebut dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sistem tersebut harus dipahami oleh parpol, terutama parpol yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Juri Ardiantoro saat konferensi pers terkait pendaftaran dan verifikasi parpol, serta SIPOL, Jumat (17/3) di Media Centre KPU RI.

“KPU sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan ujicoba SIPOL pada tanggal 7 Maret 2017 bersama parpol. Kami sudah berusaha menghubungi parpol yang terdaftar di Kemenkumham, tetapi terdapat 42 parpol yang belum bisa hadir,” tutur Juri yang didampingi Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Ida Budhiati, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Juri juga menambahkan, KPU menyampaikan himbauan ini kepada parpol ini sejak awal, untuk mempersiapkan diri dalam pendaftaran dan verifikasi. Hal ini dimaksudkan agar pada saatnya nanti KPU membuka pendaftaran, semua parpol sudah siap, sehingga tidak ada lagi keluhan parpol yang tidak diberi ruang cukup dalam mempersiapkannya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Arief Budiman menjelaskan mengenai tahapan pilkada 2018 akan dimulai pada bulan September 2017. Apabila dengan asumsi Undang-Undang (UU) yang lama, pemilu legislatif dan pemilu presiden pada bulan April dan Juli serta September, maka tahapannya akan dimulai sejak Oktober 2017.

“Jadi, pada bulan Oktober 2017, akan dimulai tahapan pilkada 2018 dan pemilu 2019, baik itu legislatif maupun presiden. Untuk penyelesaian revisi UU menjadi ranah DPR, setelah selesai baru KPU yang akan menyesuaikannya dalam revisi Peraturan KPU dan mensosialisasikan regulasi baru tersebut,” ujar Arief. KPU juga harus mempersiapkan dan melatih personil untuk sistem yang akan dipakai sesuai regulasi tersebut, tambah Arief. Selain itu, KPU harus mempersiapkan anggaran yang akan diajukan> KPU berharap pencairan anggaran bisa tepat waktu dan jumlahnya mencukupi dalam waktu yang pendek dan engan banyaknya beban pekerjaan tersebut. (Arf/red. FOTO KPU/Dosen/Hupmas)

13 Maret 2017

Apel Pagi Sebagai Sarana Peningkatan Kedisiplinan Pegawai

Apel pagi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus
Kota Agung, 13 Maret 2017 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus melaksanakan apel mingguan setiap hari senin di lapangan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus yang dimulai pada pukul 08.00 WIB. Selaku Pembina apel kali ini adalah Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus Yetrisman.

Beliau menyampaikan "mari apel pagi ini kita jadikan sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan kita" ungkapnya. Isi amanat apel juga membahas tentang persiapan KPU Kabupaten Tanggamus dalam Tanggamus Expo yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret mendatang, berkaitan dengan petugas penunggu stand, bahan-bahan yang diperlu dipersiapkan dan masalah ketersediaan anggaran tentunya. 

Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2018 mendatang tak luput dari pembahasan beliau pada kesempatan apel pekan ini, "hal ini perlu diperingatkan untuk dipersiapkan karena beberapa bulan mendatang KPU Kabupaten Tanggamus sudah mulai memasuki tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah" pungkasnya.

Epel ditutup dengan pembacaan do'a yang dibacakan oleh M. Robi Hambali selaku staff program dan data KPU Kabupaten Tanggamus.

07 Maret 2017

Menyongsong Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

Angga Lazuardi Saat Menyapaikan Materi Sosialisasi
Kota Agung, Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus memeberikan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 tahun 2012 tetang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; PKPU No. 12 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan PKPU No. 14 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Acara dilaksanakan pada hari selasa 7 Maret 2017 di aula sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Materi disampaikan oleh Angga Lazuardy selaku koordinator devisi teknis KPU Kabupaten Tanggamus. Beberapa pokok bahasan materi pada kali ini adalah: Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah:

1. Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas  perolehan suara dari  jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai  Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya; dan 

2. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya   atau partai   politik baru yang memenuhi persyaratan:  
a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;  
b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi   yang  bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang  bersangkutan;    e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan    pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu  perseribu)    dari jumlah  penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana  dimaksud pada hurufc yang dibuktikan  dengan kepemilikan kartu tanda anggota;g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan  kabupaten/kota sampai  tahapan terakhir Pemilu;  h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan     i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik  tingkat  pusat, provinsi   dan kabupaten/kota kepada KPU.

Dipilihnya meteri tersebut (Verifikasi Partai Politik) pada pembahasan minggu ini, terkait beberapa bulan mendatang Komisi Pemilihan Umum secara nasional akan melakukan verifikasi partai politik  peserta pemilu tahun 2019. Sehingga dengan disampaikannya materi ini diharapkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Tanggamus dapat memahami ketentuan dalam memverifikasi partai politik mendatang, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan dengan hasil yang maksimal tentunya. 



06 Maret 2017

KPU Kabupaten Tanggamus Laksanakan Apel pagi

Apel Pagi di Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus
Kota Agung, 6 Maret 2017 - KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan apel pagi mingguan setiap hari senin di lapangan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus yang dimulai Pukul 8.00 WIB sampai dengan selesai. Apel dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staff sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus.

Sebebagai pembina apel pada apel kali ini adalah ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Saputra, Pokok amanat apel kali ini adalah pentinganya meningkatkan disiplin kerja guna meningkatkan kualitas kinerja pegawai, hal ini tidak bosan-bosannya disampaikan masalah kedisiplinan mengingat beberapa bulan lagi kita akan memasuki tahapan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupat, mari kita tingkatkan kedisiplinan kita baik mengenai kehadiran dan kulaitas kerja kita ujarnya. 

Apel ditutup dengan doa yang dibacakan oleh staff sub bagian umum sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus saudara Rifmidar.

04 Maret 2017

KPU Tanggamus Ikut Serta Dalam Tanggamus Expo Tahun 2017

i
Rapat Persiapan Mengikuti Tanggamus Expo 2017
Kota Agung, 3 Maret 2017 - KPU Kabupaten Tanggamus Melaksanakan Rapat Persiapan Keikutsertaan KPU Kabupaten Tanggamus dalam Tanggamus Expo Tahun 2017. Tanggamus Expo dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dalam rangka Hari Ulang tahun Kabupaten Tanggamus ke-20, hal ini terkait dengan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus no. 003/227/10/2017 Tanggal 17 Februari tahun 2017.

 Rapat dilaksanakan pukul 14.00  sampai dengan 15.00 WIB, dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus Yetrisman. Rapat dihadiri oleh Ketua  KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Saputra, Hayesta F. Imanda Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, Kasubbag Umum Ahmadi, Kasubbag Hukum Alirahman, Kasubbag Program M. Firdaus Ananto, Kasubbag Tehnis dan Hupmas Joni Repi dan beberapa staff sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus.

Pembahasan Rapat berkenaan dengan persiapan ke ikut sertaan KPU Kabupaten Tanggamus dalam Tanggamus Expo tahun 2017 yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang kegiatan tersebut akan ditempatkan di pekon Lanbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dari tanggal 16 sampai 19 Maret 2017, beberapa pembahasan dalam rapat tersebut ialah setting dan dekorasi ruangan, produk yang akan di siapkan dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Yetrisman menargetkan Stand Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dapat meraih juara pada kegiatan Tanggamus Expo tahun ini. Semoga dengan kerja keras dan kerjasama kita yang baik kita akan mencapai target tersebut ungkapnya.


28 Februari 2017

Tertib Kampanye Berdasar Pada PKPU No. 12 Tahun 2016

Antoniyus (tengah) saat menyampaikan materi
Kota Agung 28 Februari 2017, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus kembali melaksanakan sosialisasi terhadap pegawai pada sekretariat KPU Kabupten Tanggamus. Kali ini ini materi yang disampaikan adalah Kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait dengan PKPU No. 7 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Walikota dan Wakil Walikota.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dari pukul 10.00 WIB.          Materi sosialisasi disampaikan oleh Koordinator Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yaitu Antoniyus. 

Pada kesempatan itu di bahas beberapa  point tentang kampanye pemilihan kepala daerah diantaranya prinsip kampanye adalah : jujur, terbuka dan dialogis ( Pasal 4 ayat 1 No. 7 Thn 2015), materi kampanye pasangan calon wajim memuat visi, misi dan program yang disusun berdasar rencana pembangunan jangka panjang daerah propinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota ( pasal 14 ayat 1 th 2015). 

Materi kampaye harus menjunjung tinggi pelaksanaan pancasila dan UUD 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar seimbang dan bertanggung jawab sebagian dari pendidikan politik dan menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik indonesia yang demokratis dan bermartabat. (pasal 18 th 2015).

Metode kampanye bisa dilakukan dengan cara debat publik atau debat terbuka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan kampanye di media massa, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan kegiatan lain. (bab IV th 2015).

Bahan kampanye bisa berupa selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm, brosur (leaflet) paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm, pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm dan atau poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm. (pasal 23  th 2016).

Peserta sosialisasi menyimak pemaparan materi
Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan / atau tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye  selain yang difasilitasi oleh KPU dan yang dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon dan/atau tim kampanye meliputi: kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, patung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm. (pasal 24  th 2016)

Kegiatan serupa seperti ini dijadwalkan dilaksanakan setiap pekan sekali, hal ini perlu dilakukan agar seluruh pegawai pada sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus memahami regulasi mengenai pemilihan kepala daerah karena tahun 2018 mendatang Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

24 Februari 2017

Wujudkan LK Yang Bagus, Maka Pemilu Dianggap Baik

Jakarta, kpu.go.id – Penyelenggaraan pemilu akan dianggap baik, apabila ending-nya juga baik. Hal itu pentingnya tugas dan kinerja Biro Keuangan di Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mewujudkan ending laporan keuangan (LK) yang baik tersebut. 

KPU pada zaman dulu selalu disclaimer dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun perlahan akhirnya sekarang KPU mampu membuat opini BPK menjadi Wajar Dalam Pengecualian (WDP). Ke depan, KPU ingin mewujudkan LK yang lebih bagus untuk mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Arief Budiman saat memberikan pengarahan pada kegiatan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis Aplikasi Sistem Monitoring Keuangan (Simonika), Kamis (24/2) di Bogor Jawa Barat. 

“Apabila kita semua bekerja lebih baik, kita bisa mendapatkan WDP. Penyelenggaraan pemilu juga dianggap bisa lebih baik, apresiasi kepada KPU juga meningkat, sehingga memudahkan persetujuan dalam pengajuan tunjangan kinerja dan uang kehormatan juga,” tutur Arief yang juga memegang Divisi Keuangan di KPU RI. 

Sekarang masing-masing biro di KPU sudah menunjukkan kualitasnya, tambah Arief. Contohnya adanya sistem informasi Situng, Sitap, Sidalih, Silog, dan Simonika di Biro Keuangan. Kemudian KPU juga menjalin kerjasama dengan sembilan universitas dalam pendidikan S2 Tata Kelola Pemilu. Selain itu, KPIU sekarang menggunakan e-katalog dalam logistik pilkada yang bisa menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan.
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Nanang Priyatna mengungkapkan bahwa Biro Keuangan sudah bekerja keras mewujudkan amanah dalam meraih WTP tersebut. Biro Keuangan juga sudah melakukan survey ke kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah mendapatkan WTP. 

Nanang menambahkan, hasil survey tersebut antara lain butuh sinkronisasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang ada di Biro Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang ada di Biro Umum. Hal itu ditemui di Kementerian UKM ada dalam satu atap pada Biro Keuangan. 

“untuk itu, kami mengusulkan SAIBA dan SIMAK BMN ini bisa dibawah Biro Keuangan. Untuk fisiknya tetap di Biro Umum, tetapi laporan keuangannya ada di Biro Keuangan, dan kinerja laporan keuangan tersebut akan terus diperbaiki kualitasnya,” ujar Nanang. Terkait penyusunan LK 2016 yang harus disampaikan ke BPK tanggal 28 februari 2017 ini, Nanang menyampaikan bahwa neraca KPU sudah balance. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga sudah memberikan apresiasi, dan menyarankan hasil balance ini bisa disampaikan ke BPK sebagai pertimbangan dalam memberikan opini kepada KPU. (Arf/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas).

14 Februari 2017

Sosialisasi Internal PKPU Tentang Pemutakhiran Data Pemilih

Zulwani saat menyampaikan materi
Kota Agung, Setelah dua kali KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan sosialisasi peraturan KPU, pada hari Selasa 14 Februari 2017 KPU Tanggamus  melaksanakan sosialisasi peraturan KPU tentang pemutakhiran data pemilih kepada seluruh pegawai pada sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus.Hal ini dilaksanakan agar seluruh pegawai dapat memahami peraturan-peraturan yang berakaitan dengan Pilkada.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dilaksanakan di Aula sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Kali ini konsentrasi pembahasan pada PKPU No. 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Acara dibuka oleh sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus Yetrisman. Dalam sambutannya Yetrisman meminta agar seluruh peserta dapat menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh pemateri agar semua paham terhadap materi yang disampaikan. 

Acara dilanjutkan dengan pembahasan materi oleh Koordinator Devisi Hukum KPU Kabupaten Tanggamus Zulwani. Pada kesempatan itu dibahas tuntas peraturan mengenai pemutakhiran data pemilih. isi dari pembahasan itu untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. ( ayat 1 pasal 4 PKPU no. 8 th 2016).

Pemilih yang memenuhi syarat harus berumur 17 tahun atau lebih pada saat pemungutan suara atau sudah/pernah kawin, sedang tidak terganggu jiwanya/ingatannya, tidak sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kakuatan hukum tetap, berdomisili di daerah pemilihan yand dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan tidak sedang menjadi anggotan TNI/Polri. 

Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Komisioner, Sekretaris, Kasubbag dan staf KPU Tanggamus
Terkait pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik, Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Tanggamus M. Firdaus Ananto telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk dapat melakukan perekaman terhadap pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik kepada seluruh penduduk Kabupaten Tanggamus yang telah memenuhi syarat.

Setelah istirahat siang pembahasan materi dilanjutkan dengan pola diskusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Penekanan pada syarat untuk masyarakat bisa memilih pada Pilkada tahun 2018, menurut Hayesta F. Imanda, Koordinator Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Tanggamus, bahwa pemilih harus mempunyai KTP Elektonik atau surat keterangan dari Disdukcapil. Untuk Pemilu 2019, syarat pemilih adalah mereka yang memiliki E-KTP.

09 Februari 2017

Warga Tanpa KTP-El Tidak Mutlak Kehilangan Hak Pilih

Dokumentasi KPU RI
Jakarta, kpu.go.id – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Bawaslu RI, DKPP, pemerintah, TNI, Polri, serta partai politik, Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay mengatakan, warga yang berdomisili pada wilayah penyelenggaraan pilkada namun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tidak serta-merta kehilangan hak pilihnya, Selasa (7/2).

Hal itu karena dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU tidak hanya berpedoman pada KTP-el yang dimiliki oleh warga yang didaerahnya menyelenggarakan pilkada.

“Di dalam kami (KPU) menyusun bukan artinya semua yang dimasukkan dalam DPT kami itu sudah mempunyai KTP elektronik. Jadi kalau ada berita ada sekian juta warga di daerah pilkada yang belum mempunyai KTP elektronik itu bukan berarti mereka otomatis akan kehilangan hak pilihnya,” kata Hadar.

Meskipun warga belum memiliki KTP-el, Hadar menjelaskan bahwa KPU akan tetap memasukkan warga tersebut ke dalam DPT. Dengan syarat yang bersangkutan sudah terekam dalam basis data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh pemerintah.
“Sepanjang mereka sudah ada di dalam data base kependudukan pemerintah baik itu melalui Daftar Potensial Pemilih Pilkada/DP4 yang kami terima dari pemerintah atau ada dalam data base SIAK, maka itu menjadi dasar kami untuk masuk ke dalam DPT,” tutur dia.

Bagi warga yang memiliki hak pilih dalam pilkada, tetapi belum sama sekali tercantum dalam basis data kependudukan pemerintah, Hadar menjelaskan, KPU sudah mengeluarkan surat ajakan untuk mencatatkan data kependudukan masing-masing warga, serta meminta surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masing-masing daerah untuk keperluan memilih.

“KPU mengeluarkan surat kepada mereka untuk mengingatkan kembali bahwa ‘bapak dan ibu sekalian belum ada ini di dalam database pemerintah, oleh karena itu segeralah untuk mendatangi kantor-kantor Disdukcapil,’ yang kalau di Jakarta dari info yang kami dapatkan bisa dilayani sampai ke kelurahan untuk mencatatkan data-data mereka dan mendapat surat keterangan,” terang Hadar.

Setelah mengantongi surat keterangan dari Disdukcapil, warga tersebut baru dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Begitu pula bagi warga yang sudah memiliki KTP-el tetapi belum terdaftar dalam DPT. Warga dengan kasus tersebut akan terdaftar sebagai pemilih tambahan, yang oleh KPU akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Namun calon pemilih itu baru bisa menggunakan hak pilihnya pada satu jam terakhir menjelang ditutupnya pemungutan suara di TPS. Yakni pukul 12.00 hingga pukul 13.00 waktu setempat.

“Nah mereka ini bisa tetap memilih. Tetapi nanti akan menjadi pemilih yang kami sebut sebagai pemilih tambahan yang akan masuk di dalam Daftar Pemilih Tambahan/DPTb. Dengan syarat warga ini membawa KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan dari kantor Disdukcapil. Jadi mereka ini akan tetap dilayani pada satu jam terakhir, dan juga memperhatikan surat suara yang masih tersedia,” papar Hadar.
 
Jika pengguna hak pilih yang masuk dalam DPTb banyak, dan ketersediaan surat suara di salah satu TPS sudah habis atau tidak sebanding dengan jumlah pemilih tambahan, maka pemilih tambahan yang belum kebagian surat suara dapat beralih di TPS lain yang masih di dalam cakupan wilayah, sebagaimana tertera dalam surat keterangan Disdukcapil.

“Jika di dalam TPS-TPS ada banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, kemudian datang satu jam terakhir membawa surat keterangan, dan surat suaranya sudah, atau mau habis, maka dapat diarahkan ke TPS yang terdekat yang masih satu wilayah sesuai dengan surat keterangan dari Disdukcapil tersebut,” terang Hadar. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Sumber. kpu.go.id
Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia