Selamat Datang di Blog Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

20 Juni 2017

KPU Diminta Tetap Bekerja Persiapkan Tahapan Pemilu 2019

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Senin (19/6) d Ruang Rapat Komisioner KPU RI.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu yang hadir pada kesempatan tersebut yaitu Perkumpulan untuk Pemmilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct), dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Menurut Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, tujuan audiensi tersebut untuk menyampaikan pandangan koalisi masyarakat sipil kawal RUU Pemilu dalam merespon berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu.

“Kami tidak bermaksud untuk mempengaruhi KPU, tetapi sebagai publik kami ingin KPU meyakinkan publik bahwa KPU tidak diam saja, terus bekerja mempersiapkan tahapan pemilu, meskipun pengesahan RUU Pemilu masih berlarut-larut,” ujar Titi.

Titi juga memberi masukan kepada KPU untuk melanjutkan persiapan tahapan Pemilu 2019 dengan menggunakan UU Pemilu yang lama. Hal ini untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa KPU tetap bekerja, sehingga ada kepercayaan dari masyarakat bahwa Pemilu 2019 tetap berjalan dan dipersiapkan.

Senada dengan Titi Anggraini, Hadar Nafis Gumay dari Correct juga mengharapkan KPU tidak mengambil sikap menunggu penyelesaian RUU Pemilu.

“KPU jangan mengambil sikap menunggu, KPU bisa membuat draft awal Peraturan KPU Tahapan Pemilu 2019. Pada saatnya nanti RUU sudah disyahkan, Peraturan KPU tersebut tinggal diubah sesuai UU,” tutur Hadar yang juga sebelumnya menjabat Komisioner KPU RI 2012-2017.

Merespon masukan-masukan tersebut, Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan KPU tidak berdiam diri saja, tetapi KPU tetap bekerja mempersiapkan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu nasional 2019.

“Kami tidak diam saja, tetap bekerja. Selain mempersiapkan pilkada serentak 2018, kami juga telah mempersiapkan sistem informasi partai politik atau Sipol, juga untuk pemutakhiran data pemilih, desk pilkada, dan perbaikan logistik,” respon Arief yang didampingi Komisioner KPU RI Ilham Saputra, Evi Novida Ginting, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Wahyu Setiawan. Terkait dengan adanya usulan menggunakan regulasi yang lama, Arief mengungkapkan, Peraturan KPU Tahapan, Program, dan Jadwal yang lama tidak bisa digunakan, karena berbeda tanggal, bulan, dan tahun. Untuk itu, apabila regulasi lama tersebut mau digunakan, maka KPU harus mengajukan permohonan konsultasi ke DPR terkait hal tersebut. (Arf/red. Foto Arf/Humas KPU).

15 Juni 2017

Resmikan Pilkada 2018, Ketua KPU Minta KPUD Jaga Transparansi & Integritas

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Bertepatan dengan momen itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi bagi penyelenggara pemilihan di daerah, Rabu (14/6).

“Kami bertekad pemilu (pemilihan umum) ini menjadi lebih baik, oleh karenanya KPU selalu menekankan hal pokok yang harus dijalankan dan dijadikan pedoman bersama bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Yang pertama transparansi, kedua integritas,” tandas Arief.

Pada acara yang digelar di ruang sidang utama kantor KPU RI, Menteng, Jakarta tersebut Arief mengatakan, KPU telah membangun sistem untuk mendorong semangat transparansi bagi penyelenggara pemilu di daerah. Bagi pemilih, Arief menjelaskan, transparansi yang dibangun KPU itu diharapkan bisa memberikan informasi yang lengkap terkait seluruh tahapan pilkada.

“KPU sudah membangun sistemnya supaya kita transparan. Bapak ibu sekalian sekarang bisa dengan mudah untuk melakukan pengecekan. Pemilih di TPS itu jumlahnya berapa. Untuk pemilu calon anggota DPR, pemilih tidak hanya tahu nama kandidatnya, tapi pemilih begitu klik nama kandidat itu, dia tahu data diri kandidat itu, foto, nama, profilnya, alamatnya, riwayat pekerjaannya, itu semua bisa diketahui. Jadi publik tidak lagi memilih kucing dalam karung,” jelas dia.

Selain itu, Arief juga ingin penyelenggara pemilu di daerah untuk menjaga integritas, dan memperlakukan seluruh pihak pada Pilkada 2018 dengan adil dan setara.

“Ini menjadi penting bagaimana KPU di daerah bertindak, dan berperilaku. Satu, bahwa yang benar itu benar. Dua, anda harus punya prinsip memperlakukan peserta pemilu, pemilih dengan adil dan setara,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Ia meminta jajarannya di daerah untuk menjaga jarak dengan pihak-pihak yang dapat menimbulkan prasangka imparsialitas dari KPU bagi sejumlah pihak.

“Hati-hati dugaan-dugaan ‘si ini’ ketemu ‘si ini’ sendirian, ‘si ini’ mau ngisi acaranya ‘si A’, ‘si ini’ nggak mau ngisi acaranya ‘si B’. Jadi mohon maaf teman-teman partai politik, kami menghindari acara ceremonial. Tetapi untuk kepentingan penjelasan dan sosialisasi kami hadir, ini supaya menghindari prasangka dari banyak pihak,” tutur Arief.

Dengan diresmikannya tahapan pilkada secara nasional, Arief berharap seluruh daerah yang melaksanakan pilkada dapat bekerja sama, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada 2018.

“Mudah-mudahan dengan launching ini semakin meneguhkan semangat kita untuk membuat pilkada kita lebih baik. 171 daerah akan menyelenggarakan pilkada, mudah-mudahan sejak saat ini, kita bergerak bersama-sama melaksanakan pemilihan kepala daerah jauh lebih baik,” kata Arief. (rap/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)
 

30 Mei 2017

Dua Prioritas Utama KPU RI Dalam Mencari Anggota KPU di Daerah

Jakarta, kpu.go.id – Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berakhir pada Tahun 2018. Untuk mengisi jabatan tersebut, Ketua KPU RI, Arief Budiman menyebutkan ada dua kriteria utama yang diinginkan KPU RI untuk menjaring calon-calon penyelenggara pemilihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Senin (29/5).

Dua kriteria utama tersebut yakni integritas dan ilmu tentang kepemiluan. Hal tersebut dikatakan oleh Arief saat berdiskusi tentang seleksi penyelenggara pemilu dengan Bawaslu RI, DKPP RI dan KODE Inisiatif, di kawasan Cikini, Jakarta.

“KPU memprioritaskan, satu, dia yang punya integritas, kedua dia punya pengalaman. Tidak hanya pengalaman tentang pemilu, tetapi dia juga punya ilmu tentang pemilu. Jadi nanti dia kalau menyelenggarakan pemilu tidak hanya ber-basic pengalaman, tetapi juga keilmuan,” kata Arief.

Arief mengatakan latar belakang keilmuan tersebut tidak harus diraih melalui pendidikan formal. Ia memaparkan, keilmuan yang dimaksud bisa diperoleh dari penulisan kajian terkait isu-isu strategis mengenai kepemiluan.

“Basic Ilmu beperti apa? Tidak hanya dari akademisi, tidak. Jadi dia yang banyak menulis buku tentang kepemiluan, banyak membuat kajian pemilu juga bisa. Sebab dia punya pengalaman, dan ini bisa menjadi nilai tambah,” terang dia.

Untuk membuat penilaian yang baik, Arief menjelaskan bahwa KPU akan membuat prosentase dari tiap-tiap aspek, sehingga jika ada calon yang lemah di aspek tertentu, hal itu tidak secara langsung menggugurkanya dari bursa calon anggota KPU di daerah.

“Kami (KPU RI) nanti memberi bobot, jadi bukan karena orang lemah di satu bidang maka itu menggugurkan dia. Tapi kita buat bobotnya, prosentasenya. Integritas mengambil porsi sekian persen, soal manajemen kepemiluan mengambil sekian persen, kesehatan, psikotesnya, dan segala macam itu ada prosentasenya,” lanjut Arief.

Selain penilaian tersebut, Arief memaparkan bahwa KPU akan melibatkan psikolog dalam proses seleksi itu, sehingga KPU bisa mendapatkan penilaian profesional mengenai aspek-aspek yang sulit diukur melaui tes tertulis ataupun wawancara.

“Penting untuk melibatkan psikolog di dalam proses seleksi. Karena ada banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh kita, tetapi itu bisa dilihat oleh psikolog. Misalnya teamwork, ini yang bisa melihat mereka,” ujarnya.

Dari segi psikologis, Arief memaparkan bahwa KPU mencari calon yang memiliki tingkat kerja sama yang tinggi, karena pemilihan merupakan pekerjaan yang bersifat kolektif kolegial, bukan individual.

“Penting bagi kita untuk melihat hasil tes (psikotes) itu. Jika ini orang cenderung individualis, tidak bisa. Karena menyelenggarakan pemilu tidak bisa sendirian,” tandas dia. (rap/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)
 

16 Mei 2017

Daftar Pemilih Masih Menjadi Persoalan


Gambar ilustrasi (sumber.kpudmusirawas)
JAKARTA, KOMPAS — Daftar pemilih tetap diperkirakan masih menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Implikasi dari persoalan daftar pemilih tetap tidak hanya memengaruhi hak konstitusional warga negara, tetapi juga pada penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan surat suara.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, pada Pemilu Legislatif 2014, dari 185,8 juta pemilih, ada 2,7 juta calon pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Sementara pada Pemilihan Presiden 2014, 2,8 juta dari 191,8 juta calon pemilih tidak masuk dalam DPT. Pada Pilkada Serentak 2017, 691.611 calon pemilih dari 41,1 juta orang tak masuk DPT.

“Masalah DPT masih jadi catatan bagi pemantau pemilu. Bagaimana dengan (Pilkada Serentak) 2018 dan (Pemilu) 2019? Bagaimana cara penyelenggara pemilu menyelesaikan persoalan ini?” tanya Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta di diskusi “Refleksi Kritis Pilkada Serentak 2017 Menuju Pilkada Serentak 2018”, di Jakarta, Jumat (5/5).

Dalam diskusi terfokus di hari yang sama yang digelar KPU dengan melibatkan pemangku kepentingan kepemiluan, seperti masyarakat sipil, Kementerian Dalam Negeri, serta KPU dan Bawaslu, juga dibahas persoalan DPT. KPU mematangkan rencana untuk menerapkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selama ini, data pemilih dimutakhirkan dengan memadukan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dan DPT pemilu terakhir beberapa bulan menjelang pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, ada beberapa opsi yang akan dimatangkan, seperti pemutakhiran yang diikuti dengan pleno daftar pemilih enam bulan sekali atau setahun sekali. Data itu lalu diserahkan pula ke pemangku kepentingan, seperti partai politik, agar mereka bisa ikut membantu mengecek daftar pemilih itu dengan menyandingkan data tersebut dengan data konstituen. Masyarakat juga diharapkan aktif memberi masukan atas data itu.

Selain itu, muncul pula usulan agar KPU tidak lagi perlu menjalankan mekanisme pencocokan dan penelitian faktual di lapangan. Namun, Arief menuturkan, gagasan itu masih perlu dikaji.

Sumber: rumahpemilu.org
Anggota KPU Kabupaten Tanggamus Hayesta F. Imanda mengatakan bahwa syarat untuk menjadi pemilih pada pilkada serentak tahun 2018 adalah kepemilikan E-KTP Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten. Untuk itu dihimbau bagi masyarakat yang   belum melakukan perekaman E-KTP untuk dapat mengurus atau melakukan perekaman di kecamatan bersangkutan atau ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus.

Konsultasi Verifikasi Parpol, DPP Partai Idaman Sambangi KPU RI

Jakarta, kpu.go.id – Menyongsong tahapan Pemilu 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Idaman sambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (15/5). Kedatangan partai politik (parpol) yang bermaksud ikut serta sebagai peserta pemilu 2019 tersebut untuk konsultasi terkait verifikasi parpol.

Ketua Umum Partai Idaman yang juga raja dangdut Rhoma Irama yang memimpin rombongan DPP Partai Idaman meminta arahan dan penjelasan dari KPU terkait persiapan verifikasi parpol, hal-hal yang masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan presidential threshold.

“Penting informasi ini bagi partai baru seperti kami dalam mempersiapkan diri untuk verifikasi parpol peserta pemilu 2019,” tutur Rhoma di hadapan Ketua dan Anggota KPU RI. 
 
Ketua KPU RI Arief Budiman mengungkapkan, KPU membatasi terkait perdebatan sistem pemilu. KPU hanya memberikan masukan soal faktor teknis ke Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, kalau sistem tertutup seperti apa, kalau sistem terbuka surat suara pasti lebih besar. Apabila RUU Pemilu bulan Mei 2017 disahkan, Oktober 2017 tahapan sudah running.

“KPU sudah mempersiapkan Sipol, sistem informasi yang memudahkan penyelenggara pemilu dan calon peserta pemilu. Verifikasi nantinya ada dua, yaitu pertama verifikasi administratif, apabila lolos pada verifikasi administratif ini, baru masuk ke verifikasi faktual. Kami akan datang ke DPP, juga di provinsi dan kabupaten/kota, kantor itu harus sah untuk kegiatan parpol hingga akhir tahapan yang dibuktikan dengan dokumen lengkap,” papar Arief.

Melengkapi penjelasan Arief, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari juga menegaskan KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundangan. Meskipun UU belum disyahkan, KPU sudah antisipasi terhadap dua hal penting, yaitu pendaftaran parpol dan pemutakhiran data pemilih. Sipol yang bisa online dan offline sudah ada template khusus untuk kepengurusan, gambar partai, dan keanggotaan, sehingga parpol tinggal menyesuaikan dengan template tersebut.

“Pendaftaran parpol nantinya mengacu dari yang terdaftar di Kemenkumham. Apabila ada konflik, belum ada putusan inkrah hingga batas akhir masa pendaftaran, KPU tetap memakai SK Kemenkumham terakhir. Terkait soal kegandaan keanggotaan atau KTA, KPU mengacu pada anggota yang didaftarkan paling awal di Sipol, dan nantinya ada klarifikasi juga,” ujar Hasyim yang juga memegang Divisi Hukum di KPU RI.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Viryan menekankan perlunya Liaison Officer atau LO yang standar dari parpol yang siap standby untuk berkoordinasi dengan KPU pada saat verifikasi parpol. Begitu juga LO yang di kantor parpol di daerah, harus siap berkoordinasi, seperti terkait format dan pengelolaan data base. Apabila semua itu bisa dikontrol oleh LO dengan baik, hal itu memudahkan proses verifikasi di KPU. Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting juga mengingatkan kepada parpol baru dalam mempersiapkan keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) di daerah, bukan hanya secara administrasi saja, tetapi fisiknya juga harus ada dan tidak ada kegandaan dengan partai lainnya. (Arf/red. Foto KPU/Dosen/Humas)
 

05 Mei 2017

KPU Tanggamus Menerima Kunjungan Delegasi KPU RI

Biro SDM KPU RI dan Penerima Beasiswa S2 
di Aula Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus
Kota Agung, 4 Mei 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menerima kunjungan dari biro sumber daya manusia (biro SDM) KPU RI Prastiyadi dan Arif N. Ikut mengiringi biro SDM KPU RI delapan orang penerima beasiswa KPU RI mahasiswa pasca sarjana FISIP Unila jurusan tata kelola pemilu.yaitu Muhammad Ihksan (Jambi), Muhadiroh (Bangka Belitung), Mery Anggraini (Sumatra Selatan), Yuliza Fitrianti (Lampung), Risma Mauli (Lampung), Tohab Hasugian (Sumatra Utara), Agung Nugroho (Jambi) dan Yuli (Jambi) 

Rombongan yang tiba pada pukul 11.30 WIB tersebut di terima oleh Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus Hayesta F Imanda, Antonius, Dzulwani dan Joni Repi (kasubbag teknis) di aula sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Pada pertemuan tersebut di bahas beberapa hal penting terkait dengan kepemiluan dan sharing mengenai pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu di daerah masing-masing. 

Ada tiga point yang menjadi pembahasan pada pertemuan tersebut. Yang pertama berkaitan bagaimana melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah mengenai pendanaan pemilukada dan bagaimana mengelola dana tersebut untuk mensukseskan pemilukada, yang kedua terkait dengan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam pemilukada dan yang ketiga terkait dengan teknis pengolahan Daftar Pemilih secara efktif dan efesien dalam pemilu.

Didampingi oleh M Firdaus Ananto (kasubbag Program), Ahmadi (Kasubbag Umum) dan Adi Suryo Wardono (bendahara) Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus(Yetrisman) di raung kerjanya menerima rombongan yang kedua dari biro keuangan KPU RI yaitu Ade Rita, Evy Sanggul Hutapea, Rohayati dan Nur Djayati yang tiba di KPU Kabupaten Tanggamus pada pukul 11.45 WIB.

Sekretaris KPU Tanggamus Beserta 
Biro Keuangan KPU RI
Di ruang kerja sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus rombongan kedua membahas terkait dengan persiapan rancangan anggaran dalam pemilihan kepala daerah karena di perkirakan pada bulan Oktober 2017 mendatang KPU Kabupaten Tanggamus akan memasuki tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus. 

Diharapkan dengan adanya beberapa agenda tersebut diatas, KPU kabupaten Tanggamus akan lebih siap dalam menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dan Pemilihan Umum tahun 2019.


04 Mei 2017

KPU RI Susun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada 2018 dan pemilu 2019

Jakarta, kpu.go.id – Selasa (02/04) di Sentul City Bogor, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membuka acara Penyusunan Tahapan Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018. Rencananya acara tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari hingga 4 Mei 2017, dan diikuti oleh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tahapan pada pilkada 2018 menjadi kajian utama. Diperlukan adanya peraturan komisi pemilihan umum yang mengatur keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Hal ini penting karena berkaitan dengan kebijakan nasional penyelenggaraan pemilu. Garis besar tersebut penting untuk direncanakan karena menyangkut hajat hidup demokrasi di indonesia, begitu ucap Arief Budiman. Dalam rapat juga dibahas mengenai perencanaan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Pembahasan yang dikaji mulai dari pencalonan, tungsura, rekapitulasi, mutarlih, kampanye, dana kampanye, NSPK/Logitik. Dalam tiap peraturan komisi pemilihan umum, surat keputusan komisi pemilihan umum, serta surat edaran yang saling berkaitan dapat menjadi sandaran pelaksanaan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu. (Irul/red)

20 April 2017

Kelas Pemilu KPU Kabupaten Tanggamus

Kelas Pemilu KPU Tanggamus di SMA Muhammadiyah Gisting
Kota Agung- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Tanggamus (HIMAPTA)kembali melak-sanakan kegiatan sosialisasi pemilih pemula di SMA Muhammadiyah Gisting. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 April tersebut mengusung tema "Kelas Pemilu KPU Tanggamus". 

Hadir pada acara sosilaisasi tersebut Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Syaputra, Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, Antonius, Hayesta F Imanda, Zulwani dan Angga Lazuardi, Muhammadh kahfi (ketua HIMAPTA), Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Azhari serta 150 siswa-siswi SMA Muhammadiyah terdiri dari kelas 11 dan 12.   Acara dimulai dari pukul 9.00 sampai dengan 11.45 WIB.

Dalam sambutanya Azhari menyambut baik atas diselenggarakannya kegiatan tersebut, karena hal ini dapat memberikan pengetahuan dan warna baru bagi siswa-siswi didiknya. "kalian kali ini tidak belajar dikelas tapi belajar di kelas KPU Tanggamus, untuk itu gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Komisioner KPU, karena kalian akan menjadi corong bagi teman-teman kalian untuk menyampaikan tentang pemilu dan demokrasi", pungkasnya sebelum menutup sambutannya. 

Otto Yuri Syaputra selaku Ketua KPU Kabupaten Tanggamus juga dalam sambutanyya menyampaikan terimakasih atas diterimanya acara sosialisasi ini di SMA Muhammadiyah Gisting. "semoga acara sosialisasi ini dapat memberikan kesadaran pentingnya berdemokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu terutama bagi pemilih pemula, karena jumlah pemilih pemula bukanlah jumlah yang sedikit dan jelas akan mempengaruhi tingkat prosentasi partisipasi pemilih" ungkapnya. 

Kelas KPU Tanggamus ini dipandu langsung oleh Ontonius selaku Koordinator Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Tanggamus. Kegiatan dibagi menajdi dua sesi, sesi pertama adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh Zulwani selaku Koordinator Devisi  Hukum KPU Kabupaten Tanggamus. Materi yang disampaikan sekitar lembaga penyelengara pemilu, peserta pemilu dan syarat untuk dapat menjadi pemilih dalam pemilu.

Sesi kedua adalah tanya jawab dan simulasi penghitungan umur siswa apakah di pilkada tahun 2018 mendatang sudah bisa menyampaikan aspirasinya atau belum. Sesi kedua tersebut dipandu langsung oleh Antonius. 

17 April 2017

Semangat Tingkatkan Komitmen Dan Integritas

Kota Agung - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus melaksanakan apel pagi di halaman kantor sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Apel yang dilaksanakan sepekan sekali ini kali ini berindak sebagai pembina apel adalah Antonius (Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, yang juga sebagai koordinator Divisi SDM dan partisipasi masyarakat).

Hadir pada apel tersebut Otto Yuri Syaputra (ketua KPU Kabupaten Tanggamus), dan segenap pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan tersebut Antonius menyampaikan "mari menjelang pilkada Tanggamus tahun 2018 kita tingkatkan komitmen dan integritas kita, kita persiapkan pilkada mendatang sebaik mungkin dan semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik, mari kita jadikan pengalaman kita pada pemilu yang telah lalu sebagai pelajaran dan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang, sehingga kita berharap pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan baik dan sukses". 

Antonius juga menghimbau kepada Petugas Pelayanan Informasi dan Data (PPID) "sehubungan kita sebentar lagi akan memasuki tahapan pilkada maka akan banyak orang yang meminta data berkaitan dengan pencalonan dan sebagainya untuk itu dimohon kepada petugas PPID dapat memperispkan data-data yang ada yang kemungkinan akan banyak diminta oleh banyak orang", ungkapnya. 

Pada kesempatan tersbut disampaikan bahwa kalau tidak ada perubahan isya Allah tahapan pilkada tahun 2018 akan masuk mulai bulan September tahun 2017 mendatang. dan beliaujuga menyampaikan "mudah-mudahan bulan Juni tahun 2017 mendatang kita sudah mendapatkan hibbah gedung dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga pada saat memasuki tahapan pilkada kita   sudah memiliki kantor KPU secara definitif' pungkasnya.

13 April 2017

PENGUMUMAN LELANG

Dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menerbitkan Pengumuman Lelang Nomor 153/Seskab-008.435591/IV/2017, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



12 April 2017

Dilantik Presiden, Anggota KPU RI 2017-2022 Janji Tegakkan Demokrasi & Keadilan

Presiden Joko Widodo Melantik Anggota KPU RI dan Aggota Bawaslu RI
Jakarta, kpu.go.id – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik tujuh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/4). Dalam pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu, para Anggota KPU periode 2017-2022 berjanji akan menegakkan demokrasi dan keadilan dalam menggelar pemilihan umum (pemilu) legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilu DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara RI daripada kepentingan pribadi atau golongan," tutur Presiden Jokowi diikuti oleh ketujuh Anggota KPU RI periode 2017-2022.

Selain melantik anggota KPU, Presiden Jokowi juga melantik lima Anggota Bawaslu periode 2017-2022, dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra.

Hadir dalam pelantikan tersebut, para Anggota KPU periode 2012-2017, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, Ketua Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017, Muhammad, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Tjahyo Kumolo, Pratikno, Lukman Hakim Saifuddin, serta tamu undangan lainnya.

Berikut merupakan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 yang dilantik oleh Presiden Jokowi:

Anggota KPU Periode 2017-2022:

1. Pramono Ubaid Tanthowi;
2. Wahyu Setiawan;
3. Ilham Saputra;
4. Hasyim Asy’ari;
5. Viryan;
6. Evi Novida Ginting Manik;
7. Arief Budiman.

Anggota Bawaslu Periode 2017-2022:

1. Ratna Dewi Pettalolo;
2. Mochammad Afifuddin;
3. Rahmat Bagja;
4. Abhan;
5. Fritz Edward Siregar.

06 April 2017

KPU Kabupaten Tanggamus Secara Maraton Bahas RKA Pilkada 2018

Kota Agung - Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus yang dijadwalkan akan jatuh di bulan Juni tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus membahas Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) pemilukada Kabupaten Tanggamus tahun 2018 dua hari berturut-turut dari hari Selasa 4 April 2017 sampai dengan hari Rabu 5 April 2017. 

Acara Rapat pembahasan RKA dilaksanakan Aula Sekretarit KPU Kabupaten Tanggamus dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Saputra. Hadir pada acara tersebut Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, Sekretaris, Kasubbag dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 166 ayat 1 disebutkan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pembahasan RKA dilakukan dengan cara mengkaji dari kegiatan perkegiatan sehingga lebih mudah untuk mendapatkan nilai yang pasti dan  acara akan dapat berjalan dengan efektif.

27 Maret 2017

Rumah Pintar Pemilu Ikut Meriahkan Tanggamus Expo 2017

Rumah Pintar Pemilu pada Tanggamus Expo 2017
Kota Agung - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-20 tahun yang jatuh pada tanggal 21 Maret, pemerintah Kabupaten Tanggamus mengadakan serangkaian kegiatan dari lomba-lomba, Tanggamus Expo, Tabligh Akbar, Jalan Sehat dan lain-lain untuk memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tidak ketinggalan untuk turut serta dalam beberapa moment kegiatan tersebut diantaranya Tanggamus Expo yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 19 Maret 2017 yang bertempat di lapangan Lanbaw Kecamtan Gisting. Pada kesempatan itu KPU Kabupaten Tanggamus membuka stand dengan tema "RUMAH PINTAH PEMILU".

Dibukanya stand "RUMAH PINTAR PEMILU"  pada Tanggamus Expo 2017 dimaksudkan dapat melayani masyarakat terutama pengunjung Tanggamus Expo untuk mendapatkan informasi mengenai Lembaga Penyelenggara Pemilu, informasi tentang hasil pemilu dan informasi lainnya terkait dengan kepemiluan yang memang sudah dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Tanggamus. 

Meskipun pada saat pelaksanaan Tanggamus Expo bertepatan dengan musim penghujan, sehingga lokasi tempat dilaksanakannya acara tersebut menjadi becek, namun hal tersebut tidak mengurangi antusias masyarakat untuk  mengunjungi stand-stand yang ada pada acara tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memadati lokasi tempat dilaksanakannya Tanggamus Expo 2017.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus juga ikut berpartisipasi dalam Tabligh akbar dan jalan sehat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus. Tabligh akbar dilaksanakan di Islamic Center Kota Agung pada tanggal 24 Maret 2017 dengan penceramah Ustadz Wijayanto dari Jakarta.

Kegiatan jalan sehat yang termasuk salah satu agenda untuk memeriahkan ulang tahun kabupaten Tanggamus dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017 bertempat di lapangan Merdeka Kota Agung, yang  di ikuti oleh dinas, instansi lembaga dan seluruh lapisan masyarakat. Pelepasan peserta jalan sehat dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupeten Tanggamus Syamsul Hadi pada pukul 06.30 WIB. 

Setelah peserta jalan sehat kembali kelapangan Merdeka acara dilanjutkan dengan pembagian hadiah yang memang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk menarik minat masyarat untuk mengikuti jalan sehat dengan melakukan pengundian kupon yang telah dibagikan kepada peserta. 

Wakil Bupati Tanggamus Saat Melepas Peserta Jalan Sehat
Pada acara Jalan Sehat Komisi Pemilihan  Kabupaten Tangamus mengirim para pegawainya untuk berpartisipasi dan memeriahkan acara jalan sehat yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Tanggamus. Salah seorang pegawai KPU yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan "tidak masalah tidak dapat hadiah apa-apa, hanya dapat pisang dan kacang rebus, bukan itu yang kita cari, yang terpenting adalah kita sudah dapat berpartisipasi dalam memeriahkan acara tersbut".













20 Maret 2017

KPU Himbau Parpol Persiapkan Pendaftaran Sejak Dini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan kepada partai politik (parpol) dan masyarakat mengenai pentingnya sejak dini mempersiapkan tahapan pendaftaran parpol peserta Pemilu Nasional 2019.

KPU juga menyampaikan prosedur kerja dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu 2019 tersebut dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sistem tersebut harus dipahami oleh parpol, terutama parpol yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Juri Ardiantoro saat konferensi pers terkait pendaftaran dan verifikasi parpol, serta SIPOL, Jumat (17/3) di Media Centre KPU RI.

“KPU sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan ujicoba SIPOL pada tanggal 7 Maret 2017 bersama parpol. Kami sudah berusaha menghubungi parpol yang terdaftar di Kemenkumham, tetapi terdapat 42 parpol yang belum bisa hadir,” tutur Juri yang didampingi Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Ida Budhiati, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Juri juga menambahkan, KPU menyampaikan himbauan ini kepada parpol ini sejak awal, untuk mempersiapkan diri dalam pendaftaran dan verifikasi. Hal ini dimaksudkan agar pada saatnya nanti KPU membuka pendaftaran, semua parpol sudah siap, sehingga tidak ada lagi keluhan parpol yang tidak diberi ruang cukup dalam mempersiapkannya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Arief Budiman menjelaskan mengenai tahapan pilkada 2018 akan dimulai pada bulan September 2017. Apabila dengan asumsi Undang-Undang (UU) yang lama, pemilu legislatif dan pemilu presiden pada bulan April dan Juli serta September, maka tahapannya akan dimulai sejak Oktober 2017.

“Jadi, pada bulan Oktober 2017, akan dimulai tahapan pilkada 2018 dan pemilu 2019, baik itu legislatif maupun presiden. Untuk penyelesaian revisi UU menjadi ranah DPR, setelah selesai baru KPU yang akan menyesuaikannya dalam revisi Peraturan KPU dan mensosialisasikan regulasi baru tersebut,” ujar Arief. KPU juga harus mempersiapkan dan melatih personil untuk sistem yang akan dipakai sesuai regulasi tersebut, tambah Arief. Selain itu, KPU harus mempersiapkan anggaran yang akan diajukan> KPU berharap pencairan anggaran bisa tepat waktu dan jumlahnya mencukupi dalam waktu yang pendek dan engan banyaknya beban pekerjaan tersebut. (Arf/red. FOTO KPU/Dosen/Hupmas)

13 Maret 2017

Apel Pagi Sebagai Sarana Peningkatan Kedisiplinan Pegawai

Apel pagi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus
Kota Agung, 13 Maret 2017 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus melaksanakan apel mingguan setiap hari senin di lapangan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus yang dimulai pada pukul 08.00 WIB. Selaku Pembina apel kali ini adalah Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus Yetrisman.

Beliau menyampaikan "mari apel pagi ini kita jadikan sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan kita" ungkapnya. Isi amanat apel juga membahas tentang persiapan KPU Kabupaten Tanggamus dalam Tanggamus Expo yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret mendatang, berkaitan dengan petugas penunggu stand, bahan-bahan yang diperlu dipersiapkan dan masalah ketersediaan anggaran tentunya. 

Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2018 mendatang tak luput dari pembahasan beliau pada kesempatan apel pekan ini, "hal ini perlu diperingatkan untuk dipersiapkan karena beberapa bulan mendatang KPU Kabupaten Tanggamus sudah mulai memasuki tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah" pungkasnya.

Epel ditutup dengan pembacaan do'a yang dibacakan oleh M. Robi Hambali selaku staff program dan data KPU Kabupaten Tanggamus.
Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia