Selamat Datang di Laman Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

13 Januari 2009

Materi Sosialisasi Pemilu Legislatif 2009

PENDAHULUAN

Bahwa untuk memilih anggota DPR, dan DPRD sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta Anggota DPD sebagai penyalur aspirasi ke anekaragaman daerah, maka diselnggarakan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum (PEMILU) adalah sebagai sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat adalah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila, UUD 1945.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD“. Makna dari Kedaulatan ditangan Rakyat ini adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mejemuk dan berwawasan kebangsaan, Partai Politik adalah merupakan saluran untuk memperjuangkan sapirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dam rekrutmen pemimpin, baik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara, oleh karena itu peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik, dan selain itu untuk mengakomodasi aspirasi ke-anekaragaman daerah maka dibentuk Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) yang anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan bersamaan dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.


TAHAPAN DAN PROGRAAM PEMILU 2009


Dalam menyelenggarakan Pemilu baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) kegiatan ketiga jenis pemilu sebagaimana tersebut diatas, diselenggarakan oleh KPU,

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2008, maka KPU seluruh Indonesia termasuk KPU Kabupaten Tanggamu akan melaksanakan Pemilu Legislatif Tahun 2009.
Untuk melaksanakan Pemilu tersebut maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 yaitu :
1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
2. Pendaftaran peserta Pemilu
3. Penetapan peserta Pemilu
4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan Dapil
5. Pencalonnan anggota Legislatif
6. Masa kampanye
7. Masa tenang
8. Pemungutan dan penghitungan suara
9. Penetapan hasil pemilu
10. Pengucapan sumpah/ janji anggota legislatif.


PENYELENGGARAAN PEMILU 2009

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Pemilih adalah warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Sementara ini bagi anggota TNI/ Polri belum diperkenankan mengikuti Pemilu.

Dalam menentukan jumlah pemilih diawali dari penyerahan data penduduk dan pemilih yang dikelola oleh Pemda, kemudian diserahkan kepada KPU. Karena ternyata masih terdapat pemilih yang belum terdaftar, maka KPU memverifikasi ulang atas data tersebut, yang dibantu oleh PPDP yang berada di tingkat Dusun atau RT.

Hasil akhir Jumlah pemilih tetap ( DPT ) untuk Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Tanggamus sejumlah 663.272 pemilih yang tersebar di 28 Kecamatan dan 379 Pekon/ Kelurahan . sejumlah mata pilih tersebut pada saat ini telah dibagi atas 2.205 TPS. Dan tersusun secara by name ( telah tersusun nama pemilih ) pada setiap TPS

2. Peserta Pemilh

Peserta Pemilu adalah Partai politik untuk Pemilu anggota DPR,DPRD dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya, dapat menjadi peserta pada Pemilu berikutnya.

Bagi Patai Politik yang baru untuk dapat mengikuti Pemilu 2009 ini, terlebih dahulu diVerifikasi oleh KPU, untuk melihat apakah benar Parpol tersebut memiliki anggotanya di daerah.

Di Kabupaten Tanggamus untuk Pemilu 2009 ini terdapat 34 Parpol yang dapat mengikuti Pemilu legislatif

3. Penetapan jumlah kursi dan penetapan Dapil

Jumlah kursi untuk anggota DPR sebanyak 560 orang, sedangkan untuk kursi di DPRD Kabupaten Tanggamus sebanyak 45 kursi, hal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa jumlah penduduk yang lebih dari 500.000 sampai 1.000.000 jiwa memperoleh alokasi kursi 45 kusi.

Daerah pemilihan di Kabupaten adalah kecamatan atau gabungan kecamatan, oleh karena itu di Kabupaten Tanggamus ini terbagi atas 5 Daerah pemilihan, masing-masing yaitu :
a). Dapil 1 meliputi kecamatan :
Wonosobo, Smaka, Bandar Negeri Semuong, Kota agung, Kota agung Barat, dan Kota agung Timur (jumlah kursi = 9 , jumlih 133.769)
b). Dapil 2 meliputi kecamatan :
Talang padang, Pulau panggung, Ulu Belu, Gisting, Gunung alip dan Air naningan (Jumlah kursi 11, jumlih = 164.634)
c). Dapil 3 meliputi kecamatan :
Pugung, Pagelaran, Pringsewu dan Ambarawa (Jumlah kursi = 11, Jumlih = 157.569).
d). Dapil 4 meliputi kecamatan :
Cukuh balak, Kelumbayan, Pardasuka, Limau, Kelumbayan Barat dan Bulok (Jumlah kursi = 6, Jumlih = 79.865)
e). Dapil 5 meliputi Kecamatan :
Adiluwih, Gadingrejo, Sukoharjo dan Banyumas (jumlah kursi = 8 Jumlih = 120.896).

4. Pencalonnan anggota Legislatif

Proses awal adalah Parpol melakukan seleksi bakal calon anggota DPRD, seleksi tersebut dilakukan secara demokratis sesuai dengan mekanisme parpol.

Bakal calon disusun dalam daftar calon oleh Parpol masing-masing disusun berdasarkan nomor urut calon. Daftar usulan tersaebut ditujukan kepada KPU, surat pengajuan tersebut harus di tandatangani oleh Ketua dan sekretaris Parpol.

Berkas yang telah diterima oleh KPU selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPU untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen parsyaratan administrasi bakal calon.

Jumlah bakal calon yang diterima oleh KPU Kabupaten Tanggamus sebanyak 698 berkas calon untuk memperebutkan 45 kursi DPRD Kabupaten Tanggamus. Daftar calon tersebut telah tersusun dalam Daftar Calon tetap (DCT). Dan pada tanggal 17 desember 2008 ini nama tersebut sudah masuk konsep pencetakan surat suara sesuai dengan Dapilnya masing-masing.

5. Masa kampanye

Pelaksanaan kampanye terdiri dari pengurus Parpol, calon anggota legislatif, juru kampanye, orang seorang dan organisasi yang tunjuk oleh parpol.
Kampanye dilakukan dalam bentuk :

 pertemuan terbatas
 pertemuan tatap muka
 media massa cetak dan elektronik
 penyebaran bahan kampanye
 pemasangan alat peraga ditempat umum
 rapat umum
 kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye

Kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan selama 21 hari berakhir sampai dengan masa tenang yaitu 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara.

Perlu diketahui bahwa hari pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009.

Untuk Kampanye jenis yang lainnya 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Larangan Dalam Kampanye :

 Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI.
 Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
 Menghina seseorang, agama, Ras, Golongan, calon atau peserta pemilu lainnya.
 Menghasut atau mengadu domba
 Menganggu ketertiban umum
 Mengancam untuk melakukan kekerasan
 Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan
 Membawa atau menggunakan atribut tanda gambar selain tanda gambar parpol.
 Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Pemilu

Dalam pelaksanaan Kampanye dilarang mengikutsertakan :

 Ketua, wakil ketua Hakim agung pada Mahkamah Agung dan Hakim semua peradilan.
 Ketua, wakil ketua dan anggota BPK
 Gubernur, Deputi Gubernur BI
 Pejabat BUMN/ BUMD
 PNS
 Anggota TNI/ POLRI
 Kepala Desa/ Pekon
 Perangkat Pekon/ Desa
 Anggota BHP

Peran Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Pekon dalam kampanye memberi kesempatan yang sama kepada pelaksanaan kampanye dalam penggunaan fasilitas umum.

Peran Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten TNI dan POLRI dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye.

6. Pemungutan dan penghitungan suara

Pemungutan suara dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 9 April 2009. Pada hari itu ditetapkan hari Libur atau yang diliburkan yang dimulai pada jam 07.30 s/d 12.00 waktu setempat.

Pada Pemilu tahun 2009 ini, pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam bentuk MENCONTENG ATAU MENCENTANG pada kolom tanda partai atau pada kolom nama calon atau nomor urut calon. Dengan mempergunakan pulpen yang telah disediakan di TPS.

Surat suara dianggap SAH apabila :
Pemberian tanda hanya satu kali dalam bentuk mencentang atau mencoblos pada kolom partai, atau pada kolom nama calon atau pada kolom nama calon

Surat suara tidak Sah apabila :
Memberi tanda silang atau mencentang lebih dari satu pilihan atau memberi tulisan atau catatan pada surat suara.


7. Penghitungan Suara

Penghitungan suara dilakukan setelah waktu pemungutan suara berakhir.dan dilakukan secara terbuka dan ditempat yang terang. Hasil penghitungan suara diserahkan oleh KPPS ke PPK melalui PPS.

Setelah PPK menerima hasil dari KPPS, selanjutnya PPK mengadakan penghitungan suara yang kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten

8. Penetapan Calon Terpilih

Penetapan Calon terpilih di dasarkan pada perolehan kursi Parpol di suatu Dapil dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Calon terpillih ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 % dari BPP

b. Jika calon yang memperoleh suara 30 % jumlahnya lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh parpol, maka kursi diberikan kepada yang memiliki nomor urut kecil diantara calon yang memiliki ketentuan 30 % x BPP.

c. Jika terdapat dua calon atau lebih yang mencapai 30 % x BPP dengan perolehan suara yang sama, maka ditentukan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut kecil diantara calon yang memenuhi 30 %.

d. Jika calon yang memenuhi ketentuan 30 % yang kurang dari jumlah kursi, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut.

e. Jika tidak ada calon yang memperoleh 30% x BPP, maka calon terpilih berdasarkan nomor urut calon.

9. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, maka bentuk partisipasi tersebut antara lain :

1. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu
2. Mendorongterwujudnya suasana yang kondusuf bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lacar.

1 komentar:

achan mengatakan...

Ass....

saya mau tanya...
Saya kuliah di jogja, sedangkan pemilu besok saya gax pulang....
apakh saya masih bisa tetep memilih???
sedangkan saya di jogja...???

mohon di jelas kan....
trima kasih....

Wss....

Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia