Selamat Datang di Laman Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

12 Maret 2009

Kecurangan Hanya Boleh Dilaporkan Panwas

Masyarakat, saksi, pemantau pemilu, dan calon anggota legislatif serta partai politik, yang menemukan kecurangan Pemilu, paling lambat tiga hari harus sudah melaporkannya kepada Panwaslu. Kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara hanya boleh dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sentra Gakkumdu se-Lampung, yang berakhir Rabu (11-3). Saat penutupan rakor itu, Ketua Panwaslu Lampung Desmy Putra Djayasinga menjelaskan ketentuan pelaporan kecurangan itu mengacu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

"Penegasan itu dimaksudkan supaya ada pemahaman yang sama antar-Sentra Gakkumdu mengenai mekanisme penanganan laporan pelanggaran pemilu berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008," ujar Desmy.

Mengacu hasil rekomendasi rakor, Desmy mengatakan Panwaslu tetap harus membawa hasil kajian atas laporan dugaan pelanggaran pidana ke Sentra Gakkumdu meskipun saksi tidak bersedia memberi keterangan. "Tetap harus dibawa ke Sentra Gakkumdu. Rekomendasinya, tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti berdasarkan berita acara rapat Sentra Gakkumdu dan keputusan rapat pleno Panwaslu," terang dia.

Cabut Laporan

Hal yang sama, menurut Desmy, juga mesti dilakukan apabila saksi mencabut laporan. "Berbeda kalau permasalahannya kesulitan mencari alat bukti. Kalau seperti itu, tetap dibawa ke Sentra Gakkumdu. Lalu, dipastikan pelanggaran itu ada untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini, Panwaslu harus menyupervisi panwaslu setingkat di bawahnya terkait upaya mencari alat bukti."

Desmy menambahkan apabila pelapor mendapat intimidasi dari terlapor, dalam hal ini Panwaslu, bisa meminta panwaslu setingkat di atasnya untuk memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada Pasal 247 Ayat (7) UU itu, Desmy mengutarakan Panwaslu mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan lapangan, memiliki waktu dua hari lagi, jika masih memerlukan keterangan tambahan dari pelapor. Usai itu, Panwaslu dapat meneruskan hasil kajian atas laporan dugaan pelanggaran pemilu ke pihak terkait. "Kalau bentuknya administrasi ke KPU sesuai tingkatannya. Kalau bentuknya pidana diteruskan ke penyidik, setelah dibawa dulu ke Sentra Gakkumdu," imbuh Desmy.

Keputusan KPU

Terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi, KPU sesuai tingkatannya harus memeriksa dan memutus laporan paling lama tujuh hari sejak menerima laporan itu dari Panwaslu. Sementara, terkait dugaan pelanggaran pidana, penyidik punya waktu 14 hari untuk menyampaikan hasil penyidikannya diserta berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sejak menerima laporan dari Panwaslu.

"Kalau dalam penyidikan ternyata masih perlu keterangan tambahan, maka paling lama tiga hari sejak menerima pelimpahan dari penyidik, jaksa penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk soal hal apa yang harus dilengkapi," jelas Desmy.

Selanjutnya, penyidik sudah harus menyampaikan kembali kepada jaksa mengenai berkas perkara yang dikembalikan itu. Setelah itu, jaksa wajib melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri paling lama lima hari sejak menerima berkas perkara.

Masih mengacu UU No. 10/2008, pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu paling lama tujuh hari setelah pelimpahan berkas perkara. Jika ada yang ingin banding, harus mengajukannya tiga hari setelah putusan dibacakan.

Pengadilan negeri pun akan mengajukan banding itu ke pengadilan tinggi tiga hari setelah banding diterima. Terakhir, pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding tujuh hari setelah permohonan banding diajukan. Putusan pengadilan tinggi itu pun bersifat akhir, mengikat, dan tidak ada upaya hukum lain. (LampungPost.com, Kamis, 12 Maret 2009)

0 komentar:

Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia