Selamat Datang di Laman Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

03 Maret 2009

Penghitungan Suara di TPS Boleh Ditunda

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membolehkan penundaan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS).


Hal itu dikatakan Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal yang ditemui Lampung Post, Senin (2-3). Menurut Edwin, penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS itu bisa dilanjutkan satu hari setelah hari H pemilu pada 9 April mendatang atau pada 10 April 2009. "Penundaan dilakukan apabila penghitungan suara pada hari pemungutan suara itu tidak bisa selesai sampai pukul 00.00 dini hari," kata Edwin.

Ketentuan penundaan penghitungan suara di TPS, menurut Edwin, mengacu Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Aturan itu, menurut Edwin, untuk mengantisipasi penghitungan suara yang tidak selesai pada hari H pemilu. Pasalnya, dengan jumlah partai politik (parpol), calon anggota legislatif (caleg), dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang relatif banyak, penghitungan suara diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih sepuluh jam.

"Kalau waktu normal seperti itu, bisa selesai paling lama pukul 12 malam. Tapi kalau tidak, bisa tidak selesai pukul 12 malam. Supaya teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan saksi peserta pemilu tidak hilang energinya, maka penghitungan suara bisa dilanjutkan besok harinya," imbuh dia.

Tidak Boleh Dipindah

Meski demikian, Edwin mengungkapkan waktu untuk menggelar penghitungan suara lanjutan itu mesti melalui kesepakatan antara KPPS dan seluruh saksi peserta pemilu. "Penghitungan suara lanjutan dimulai jam berapa besok harinya itu kesepakatan KPPS dan seluruh saksi."

Edwin menambahkan penghitungan suara lanjutan harus tetap dilakukan di TPS setempat. "Tidak boleh berpindah ke tempat lain."

Edwin mengatakan logistik, mulai dari surat suara, kotak suara, dan lain sebagainya, juga tidak boleh dipindahkan dari TPS selama rentang waktu pukul 00.00 dini hari hingga pagi hari dimulainya penghitungan suara lanjutan.

Untuk mengamankan logistik keperluan pemilu selama rentang waktu tersebut, Edwin mengutarakan penyelenggara pemilu di tingkat bawah mesti mengadakan koordinasi dengan aparat kepolisian setempat. "Nanti harus ada koordinasi dengan Polres atau Polsek setempat," kata dia.

Penghitungan Ulang

Sementara itu, dalam Peraturan KPU No. 3/2009 Pasal 57 Ayat (2) disebutkan penghitungan suara ulang di TPS dapat dilakukan dengan syarat. Di antaranya terjadi kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak bisa dilanjutkan dan ketidakkonsistenan menentukan surat suara sah dan tidak sah.

Selain itu, karena penghitungan suara sebelumnya dilakukan tertutup, di tempat yang kurang terang, dan/atau di tempat lain di luar tempat yang telah ditentukan, yaitu TPS.

Penghitungan suara juga bisa diulang jika penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas, tulisan yang kurang jelas, serta saksi, pengawas pemilu lapangan (PPL), dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan secara jelas.

Pada Pasal 58 disebutkan apabila terjadi hal seperti yang dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2) peraturan itu, maka yang berhak mengusulkan penghitungan suara ulang kepada ketua KPPS adalah saksi peserta pemilu dan PPL. (Yoso Muliawan/www.LampungPost.com, Selasa, 3 Maret 2009).




0 komentar:

Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia