Selamat Datang di Laman Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

07 Maret 2012

Spanduk Cabup-Cawabup Dikenai Pajak

KOTAAGUNG: Pemkab Tanggamus mengenakan pajak bagi calon bupati dan wakil bupati yang memasang spanduk dan atribut kampanye. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Tanggamus Irsan yang ditemui, Selasa (28-2), mengatakan pemasangan spanduk dan atribut tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak KPTSP Tanggamus.

Izin pemasangan itu, menurut Irsan, mengacu peraturan daerah (perda) nomor 8/2006 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Izin itu juga berpedoman Pasal 4 Ayat (3) tentang Memasang, Menempel, dan Menggantung benda-benda apa pun pada sarana dan pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum kecuali atas izin bupati atau pejabat yang berwenang dalam hal ini KPTSP Tanggamus.

"Dan tentu saja spanduk calon bupati yang dipasang tersebut harus membayar pajak. Sebab, itu semua sudah diatur oleh Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak. Jadi pungutan yang ditarik bukan retribusi, melainkan pajak," kata Irsan.

Menurut Irsan, untuk retribusi yang dikelola KPTSP ada tiga dari 14 retribusi. Pertama, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi surat izin tempat usaha (SITU) dan retribusi izin usaha angkutan, termasuk surat izin mendirikan reklame. "Mulai Januari 2012, seluruh baliho, reklame, spanduk, dan billboard calon bupati dan umum harus sudah memiliki izin dari KPTSP terlebih dahulu," ujar dia.

Sedangkan spanduk dan atribut kampanye yang tidak memiliki izin, menurut Irsan, akan ditertibkan KPTSP bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Kami sudah melayangkan teguran kepada calon-calon yang sudah memasang atribut sosialisasi tapi belum punya izin," ujarnya. (Sumber: http://www.lampungpost.com)

0 komentar:

Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia