Selamat Datang di Laman Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

26 April 2012

PNS Tak Boleh Dukung Cabup Independen



M. Rizal Pahlevi
KOTAAGUNG (Lampost): Para pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tanggamus dilarang memberikan dukungan untuk pencalonan bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan (independen). Jika memberikan fotokopi KTP dukungan, PNS tersebut akan diberi sanksi pemecatan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris KPU Tanggamus Rizal Pahlevi, Rabu (25-4). Menurut Rizal, larangan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan PNS. Lebih spesifik, dukungan kepada calon independen itu diatur dalam Pasal 4 butir ke-14.

"Karena itu kami meminta kepada PNS tidak menyerahkan fotokopi KTP-nya agar tidak tersangkut dengan masalah kedisiplinan. Karena kalau dilanggar, sanksinya bisa sampai pemberhentian (pemecatan dari PNS)," kata Rizal.

Selain tidak boleh menyerahkan fotokopi KTP untuk calon independen, menurut Rizal, para PNS juga dilarang mengikuti kampanye, baik itu calon independen ataupun calon dari partai. "Ikut kampanye juga tidak boleh," kata Rizal.

Lebih jauh Rizal mengatakan untuk memantau dukungan independen dari para PNS itu, pihaknya akan mengawasi setiap fotokopi KTP dukungan yang diserahkan calon independen. "Proses ini akan dilakukan oleh PPS. Karena itu pendaftaran jalur independen dibuka lebih cepat karena ada pengecekan bukti fotokopi KTP. Kami akan buka pendaftaran untuk calon independen pada 15—21 Mei mendatang," ujar Rizal.

Hingga kini, di Tanggamus belum muncul calon dari jalur independen. Semua calon masih memakai jalur partai politik. Paling tidak pasangan calon bupati-wakil bupati Tanggamus dari jalur independen harus menyerahkan 4% dari 628.623 penduduk Tanggamus. "Aturan jumlah dukungan ini sudah baku. Kalau masih belum jelas boleh tanya ke KPU langsung," kata dia.

Lapor RT

Sementara itu, Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Tanggamus meminta elite partai politik (parpol) peserta Pilkada Tanggamus 2012 serta para calon bupati dan wakil bupati untuk mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP).

"Saya yakin elite partai politik saat ini sangat sibuk dengan urusan pencalonan. Tetapi jangan sampai dilupakan untuk mengawasi pendataan pemilih. Karena ini juga masalah krusial," kata anggota Panwas Pilkada yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran, Nanang Sumarlin, Rabu (25-4). Menurut Nanang, pendataan pemilih biasanya menjadi biang keladi persoalan pilkada.

Ditemui terpisah, Ketua Panwas Pilkada Tanggamus Nidi mengatakan proses pemuktahiran data pemilih di DP4 (daftar penduduk potensial pilkada) akan dilakukan oleh anggota PPDP yang tersebar di 20 kecamatan. "Jika ada warga yang namanya tidak tercantum sebagai pemilih, agar mendaftarkan diri ke RT masing-masing," kata Nidi.

Karena itu, menurut Nidi, pihaknya belum bisa memprediksi jumlah pemilih tetap untuk Pilkada Tanggamus. (Sumber: lampungpost.com)

0 komentar:

Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia