Selamat Datang di Blog Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

20 Juni 2017

KPU Diminta Tetap Bekerja Persiapkan Tahapan Pemilu 2019

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Senin (19/6) d Ruang Rapat Komisioner KPU RI.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu yang hadir pada kesempatan tersebut yaitu Perkumpulan untuk Pemmilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct), dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Menurut Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, tujuan audiensi tersebut untuk menyampaikan pandangan koalisi masyarakat sipil kawal RUU Pemilu dalam merespon berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu.

“Kami tidak bermaksud untuk mempengaruhi KPU, tetapi sebagai publik kami ingin KPU meyakinkan publik bahwa KPU tidak diam saja, terus bekerja mempersiapkan tahapan pemilu, meskipun pengesahan RUU Pemilu masih berlarut-larut,” ujar Titi.

Titi juga memberi masukan kepada KPU untuk melanjutkan persiapan tahapan Pemilu 2019 dengan menggunakan UU Pemilu yang lama. Hal ini untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa KPU tetap bekerja, sehingga ada kepercayaan dari masyarakat bahwa Pemilu 2019 tetap berjalan dan dipersiapkan.

Senada dengan Titi Anggraini, Hadar Nafis Gumay dari Correct juga mengharapkan KPU tidak mengambil sikap menunggu penyelesaian RUU Pemilu.

“KPU jangan mengambil sikap menunggu, KPU bisa membuat draft awal Peraturan KPU Tahapan Pemilu 2019. Pada saatnya nanti RUU sudah disyahkan, Peraturan KPU tersebut tinggal diubah sesuai UU,” tutur Hadar yang juga sebelumnya menjabat Komisioner KPU RI 2012-2017.

Merespon masukan-masukan tersebut, Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan KPU tidak berdiam diri saja, tetapi KPU tetap bekerja mempersiapkan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu nasional 2019.

“Kami tidak diam saja, tetap bekerja. Selain mempersiapkan pilkada serentak 2018, kami juga telah mempersiapkan sistem informasi partai politik atau Sipol, juga untuk pemutakhiran data pemilih, desk pilkada, dan perbaikan logistik,” respon Arief yang didampingi Komisioner KPU RI Ilham Saputra, Evi Novida Ginting, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Wahyu Setiawan. Terkait dengan adanya usulan menggunakan regulasi yang lama, Arief mengungkapkan, Peraturan KPU Tahapan, Program, dan Jadwal yang lama tidak bisa digunakan, karena berbeda tanggal, bulan, dan tahun. Untuk itu, apabila regulasi lama tersebut mau digunakan, maka KPU harus mengajukan permohonan konsultasi ke DPR terkait hal tersebut. (Arf/red. Foto Arf/Humas KPU).

0 komentar:

Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia