Selamat Datang di Laman Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

22 Agustus 2017

Persiapkan Verifikasi Parpol, DPP PSI Audiensi ke KPU RI


Jakarta, kpu.go.id – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka persiapan tahapan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu serentak 2019, Senin (21/08).

Rombongan DPP PSI yang dipimpin Ketua Umum Grace Natalie dan Sekjen Raja Juli Antoni diterima di ruang kerja Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari. Pada kesempatan tersebut, Grace menyampaikan kesiapan parpolnya dalam proses tahapan verifikasi parpol dan meminta penjelasan terkait aturan verifikasi.

DPP PSI juga menegaskan keinginannya melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal 173 UU pemilu sebagai hak konstitusi. Raja menilai secara normatif semua parpol harus diverifikasi, karena ada perubahan demografis, wilayah pemekaran baru, perubahan kepengurusan, dan sengketa kepengurusan parpol.

Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari yang membidangi Divisi Hukum di KPU RI menjelaskan adanya verifikasi administratif dan faktual, serta input data parpol dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dengan format yang sudah disediakan KPU.

Aturannya masih sama seperti Pemilu 2014, yaitu kepengurusan 100 persen di provinsi, 75 persen di kabupaten/kota dalam provinsi tersebut, dan 50 persen kecamatan dalam kabupaten/kota tersebut.

“Semua dokumen persyaratan verifikasi diserahkan DPP parpol ke KPU RI, kecuali dokumen keanggotaan parpol yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota. Bagi parpol yang sudah di DPR RI hasil Pemilu 2014, diminta tetap registrasi ulang, seperti untuk pendataan baru soal kepengurusan,” jelas Hasyim yang juga didampingi Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi.

Terkait verifikasi parpol, Hasyim juga berharap Liaison Officer (LO) parpol adalah orang yang mempunyai otoritas di kepengurusan parpol tersebut. Hal tersebut dikarenakan komunikasi dan penyerahan dokumen antara KPU dan parpol melalui LO tersebut.

“Perlu diperhatikan juga, tahapan pemilu serentak 2019 akan berhimpitan dengan tahapan pilkada 2018, sehingga pemilih akan terlibat di dua tahapan tersebut, dan baik parpol maupun KPU juga akan bekerja di dua level, yaitu pilkada dan pemilu. Beban dan tekanan KPU pasti semakin berat, namun ini adalah tugas KPU yang harus tetap dilaksanakan sebaik-baiknya,” tutur Hasyim. Terkait rencana judicial review, apapun hasilnya KPU siap melaksanakannya, tambah Hasyim. Apabila dikabulkan, biasanya KPU diminta segera melaksanakan, padahal seharusnya putusan tersebut ditujukan kepada pembuat UU untuk melakukan revisi UU, baru KPU melaksanakan perintah UU tersebut. (Arf/red. Foto Ieam/Humas KPU)


Sumber : kpu.go.id

0 komentar:

Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia